Kompas.com - 10/12/2018, 15:57 WIB
Kompas TV Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, yang menyebut akan menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sekjen PKS, Mustafa Kamal mengatakan kebutuhan guru di Indonesia merupakan hal yang nyata, ditambah status guru honorer di Indonesia, yang dianggapnya masih dalam kondisi yang memperihatinkan.

Namun, kebijakan itu justru menuai kritik. Salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menilai, PP 49/2018 sebagai solusi masalah tenaga honorer itu justru melukai para guru honorer, khususnya yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Baca juga: Timses Sebut PP P3K Bukti Jokowi Tak Lupakan Honorer

Sebab, orang yang baru lulus kuliah dan belum menjadi guru honorer juga bisa ikut dalam rekrutmen P3K. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat a PP P3K.

Dalam pasal itu disebutkan, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K dengan memenuhi persyaratan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum masa pensiun.

"Artinya, semuanya mulai dari fresh graduate dari umur 20-59 tahun dijadikan sama-sama dalam satu plot. Itu tentunya melukai rasa keadilan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun di situ," kata Rosyidi kepada wartawan, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Timses Jokowi: PP P3K Terobosan Redam Polemik Honorer

"Karena kekurangan guru, kok seolah-olah mereka (guru honorer) tidak diperhitungkan," tambah Unifah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim: Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin sebagai Pengacara

Bareskrim: Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin sebagai Pengacara

Nasional
Prabowo Buka Rapimnas Partai Gerindra di Sentul

Prabowo Buka Rapimnas Partai Gerindra di Sentul

Nasional
Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob Hari Ini

Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob Hari Ini

Nasional
Menyoroti Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Bawaslu di Provinsi

Menyoroti Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Bawaslu di Provinsi

Nasional
Polri: Komnas HAM Periksa Bharada E di Mako Brimob Sore Ini

Polri: Komnas HAM Periksa Bharada E di Mako Brimob Sore Ini

Nasional
Gerindra Gelar Rapimnas di Sentul Bogor Hari Ini

Gerindra Gelar Rapimnas di Sentul Bogor Hari Ini

Nasional
Polisi Sebut Motif Sambo Membunuh Terkait Martabat, Pengacara Brigadir J: Bohong Itu

Polisi Sebut Motif Sambo Membunuh Terkait Martabat, Pengacara Brigadir J: Bohong Itu

Nasional
Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo pada Pilpres 2024

Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi, Tak Ada Obatnya

Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi, Tak Ada Obatnya

Nasional
KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

Nasional
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Nasional
OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

OTT Bupati Pemalang, KPK Tangkap 23 Orang

Nasional
9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

9 Parpol Belum Pastikan Daftar Pemilu, KPU Imbau Jangan Mepet Tenggat Waktu

Nasional
Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Survei Serologi: 98,5 Persen Penduduk RI Punya Antibodi Covid-19

Nasional
Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Kekuatan Publik dan Media dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.