Kompas.com - 10/12/2018, 15:32 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018, Jumat (10/12/2018), bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional.

Koordinator Kontras Yati Andriyani menyebutkan laporan tersebut membahas tiga sektor. Pada sektor sipil dan politik, Kontras terfokus soal hak dan kebebasan fundamental.

Kemudian, pada sektor ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya soal perlindungan dan keadilan ranah Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan dan okupasi lahan.

Sektor terakhir yaitu keadilan transisi, yang secara khusus terkait akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga: Kontras: Di Tengah Asian Games, Pilkada, dan Pemilu, HAM Tak Dapat Tempat

Catatan Kontras selama bulan Januari hingga Oktober 2018, kasus pelanggaran HAM di sektor SDA menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus atau sebanyak 194 kasus.

Selain itu, jenis kasus dengan jumlah tertinggi kedua adalah pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing, yang berjumlah 182 kasus.

Yati menyebutkan, terdapat tiga event besar selama tahun 2018 yang memengaruhi situasi HAM di Indonesia.

"Kami membingkai pada tahun 2018 sebenarnya ada tiga perhelatan besar yang sangat berdampak pada situasi HAM di Indonesia," ujar Yati saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

Ketiga event itu yaitu Asian Games, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, dan persiapan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ia menjelaskan, pagelaran Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 seolah-olah dijadikan alasan untuk membolehkan extrajudicial killing.

"Yang paling terlihat adalah bagaimana pembunuhan di luar proses hukum, angkanya cukup tinggi terjadi dengan latar belakang event ini," jelasnya.

Selain itu, pantauan Kontras juga menunjukkan bahwa agenda persoalan HAM malah semakin mundur di tengah kontestasi politik.

Para elite politik dinilai belum menjadikan agenda HAM sebagai sebuah parameter. Yati menyebutkan, persoalan HAM seringkali digunakan sebagai alat serang antara kedua kubu.

Mereka menyimpulkan bahwa HAM masih belum mendapatkan tempat dan situasinya tidak membaik di tahun 2018.

Baca juga: Ini Rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden untuk Selesaikan Kasus HAM Berat

"Dalam temuan kami HAM tidak juga membaik di periode 2018 dan di tengah-tengah kontestasi politik dan event internasional tadi, HAM tidak mendapatkan tempat," ungkap dia.

Berikut rincian lengkap jumlah kasus pelanggaran HAM menurut catatan Kontras:

1. SDA (umum): 194 kasus

2. SDA (okupasi lahan): 65 kasus

3. SDA (kriminalisasi): 29 kasus

4. Terorisme (penembakan): 15 kasus

5. Terorisme (penangkapan): 99 kasus

6. Vonis Hukuman Mati: 21 kasus

7. Penyiksaan (umum): 73 kasus

8. Extrajudicial killing: 182 kasus

9. Ekspresi (umum): 89 kasus

10. Ekspresi (pelarangan aksi): 32 kasus

11. Ekspresi (pembubaran paksa): 75 kasus

12. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) (umum): 78 kasus

13. KBB (pelarangan aktivitas): 28 kasus

14. KBB (intimidasi minoritas): 19 kasus

15. KBB (persekusi): 35 kasus

Kompas TV Pollycarpus bebas bersyarat berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Ham pada 13 november 2014.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bertemu Perwakilan KAHMI di Istana Bogor, Akbar Tanjung Hadir

Jokowi Bertemu Perwakilan KAHMI di Istana Bogor, Akbar Tanjung Hadir

Nasional
Akhirnya Putri Candrawathi Ditahan

Akhirnya Putri Candrawathi Ditahan

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh jadi Dewan Gubernur, Wapres Ingatkan Independensi BI

DPR Usul Politisi Boleh jadi Dewan Gubernur, Wapres Ingatkan Independensi BI

Nasional
Masyarakat Indonesia Disebut Lebih Senang Ikut Wakaf Sosial Ketimbang Wakaf Produktif

Masyarakat Indonesia Disebut Lebih Senang Ikut Wakaf Sosial Ketimbang Wakaf Produktif

Nasional
Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Nasional
Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Nasional
Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Nasional
Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Nasional
PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

Nasional
Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Nasional
Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Nasional
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.