Jurus Kampanye Sandiaga Uno

SELAMA dua bulan Sandiaga Salahuddin Uno melakukan 818 kali kunjungan dengan biaya mencapai Rp 500 miliar. Hasilnya, ada pergeseran elektabilitas berdasarkan hasil survei. Jurus apa yang sedang dimainkan Sandi? Apakah mungkin menyalip petahana?

Program AIMAN yang akan tayang di KompasTV, Senin (20/12/2018) pukul 20.00 wib, akan mengulasnya secara ekslusif.

Seharian saya mengikuti kegiatan kampanye calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di Jakarta. Kepada saya, ia mengaku tidak pernah bertemu warga  alias berkampanye di tanah lapang, atau mengundang ratusan dan bahkan ribuan orang, apalagi dengan bayaran. Ia juga tak pernah mengumpulkan warga di aula.

Yang dilakukannya adalah bertemu banyak orang secara alamiah, di kampung-kampung dan pasar-pasar tradisional.

"Saya mendapat suara genuine dari mereka yang merasa kesulitan," terang Sandiaga tentang strategi kampanyenya.

Kontroversi temuan Sandi dari Jokowi hingga Susi

Sejumlah pernyataan Sandiaga yang viral di media sosial memang berasal dari gaya kampanye ini. Mulai dari tempe setipis kartu ATM, harga chicken rice, kebutuhan sehari-hari di pasar yang harganya naik, hingga soal nelayan yang akhirnya memancing emosi Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI).

Tak kurang Presiden RI yang juga calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ikut terpancing berkunjung ke pasar dan melancarkan serangan lewat kata-kata.

Baca juga: Jokowi: Orang Enggak Pernah ke Pasar, Tiba-tiba Nongol di Pasar, Keluar-keluar Bilang Harga Mahal...

Sandiaga berulang kali menyampaikan harga-harga di pasar banyak yang naik dan semakin memberatkan. Pernyataannya ini kemudian jadi pembahasan di masyarakat. Ada yang mengamini, meski ada pula yang membantahnya.

Tim Riset AIMAN mencatat, sejak awal kampanye lebih dari dua bulan lalu, Sandiaga Uno puluhan kali menyambangi pasar tradisional hingga berjalan di kampung-kampung becek. Ia menyebut apa yang dilakukannya sebagai upaya mendengar aspirasi masyarakat.

Usai kunjungan, ia segera menyampaikan pernyataan yang kemudian ditulis media. Terakhir, yang lumayan hangat adalah soal izin nelayan. Saat bertemu dengan sejumlah nelayan di Indramayu, Jawa Barat, Oktober lalu.

Dalam dialog Sandi dengan salah seorang nelayan di sana, terungkap suara nelayan, "Ya tolong lah Bang, perizinan. Jadi mohonlah jangan dipersulit masalah perizinan, kasihan dong Bang. Perizinan disilet-silet terus, selama ini banyak bukan Indramayu saja Bang, seluruh Indonesia," papar seorang nelayan.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat.

Sandi pun menjawab,

"Saya dengan SIPI itu sangat memberatkan buat para nelayan 2-3 bulan. Saya berkomitmen akan memangkas birokrasi ini agar SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) bisa diterbitkan secepat-cepatnya khususnya untuk para nelayan yang melaut. Kita akan tingkatkan sehingga kesejahteraan dari nelayan insya Allah akan lebih baik lagi ke depan. Indonesia lebih adil lagi ke depan, Indonesia insya Allah akan lebih makmur lagi ke depan," ujarnya.

Atas pernyataan ini pun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung bereaksi keras.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik, saya marah!" tegas Susi.

Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Menurut Susi, izin nelayan di kapal nelayan kecil (di bawah 10 GT) sudah di bebaskan sejak 2014, di atas 10 GT (gross tonnage) izinya ke pemprov bukan pusat (Kementerian).  Sementara kapal kapal besar (di atas 30 GT) baru butuh izin ke pusat (Kementerian KKP).

Menurut Susi, kapal-kapal besar (di atas 10 GT) ini bukanlah nelayan, karena pendapatannya bersih miliaran rupiah setiap Tahun.

"Mereka ini industri, bukan nelayan!" kata Susi geram.

Pergeseran elektabilitas pasca-cawapres

Jika dicermati, ada perubahan elektabilitas dari hasil survei. Mari kita lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Oktober 2017 dan April 2018.

Oktober 2017, elektabilitas Jokowi 46,3 persen dan Prabowo 18,2 persen. Survei April 2018, Elektabilitas Prabowo turun menjadi 14,1 persen, sementara Jokowi naik di angka 55,9 persen.

Setelah calon wakil presiden diumumkan, elektabilitas Prabowo terkerek naik. Survei Litbang Kompas Oktober 2018, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 52,6 persen, sementara Prabowo-Sandi naik drastis menjadi 32,7 persen.

Pada survei terakhir oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bulan lalu, angkanya relatif sama, Jokowi- Ma'ruf 53,2 persen dan Prabowo-Sandi: 31,2 persen.

Sandiaga Uno memang berkampanye secara unik. Tak tampak kampanye di tanah lapang, apalagi di aula dengan mengumpulkan banyak orang.

Bolehlah disebut, ia berkampanye door to door, bertemu sekelompok orang di pasar-pasar tradisional, bercengkerama dengan orang-orang di kampung-kampung, mendengar suara mereka, lalu menyampaikan sesuatu kepada media.

Ini persis yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2014. Saat itu, saya di program AIMAN, dua kali mengikuti kegiatan Jokowi menjelang Pilpres 2014 dan mendapati hal serupa.

Pemilu Presiden masih berselang empat bulan lebih ke depan. Tingkat keterpilihan terus jadi perhatian. Bagaimana akhir dari cerita di depan?

Kita tunggu perkembangan,

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!