Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2018, 07:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


SELAMA dua bulan Sandiaga Salahuddin Uno melakukan 818 kali kunjungan dengan biaya mencapai Rp 500 miliar. Hasilnya, ada pergeseran elektabilitas berdasarkan hasil survei. Jurus apa yang sedang dimainkan Sandi? Apakah mungkin menyalip petahana?

Program AIMAN yang akan tayang di KompasTV, Senin (20/12/2018) pukul 20.00 wib, akan mengulasnya secara ekslusif.

Seharian saya mengikuti kegiatan kampanye calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di Jakarta. Kepada saya, ia mengaku tidak pernah bertemu warga  alias berkampanye di tanah lapang, atau mengundang ratusan dan bahkan ribuan orang, apalagi dengan bayaran. Ia juga tak pernah mengumpulkan warga di aula.

Yang dilakukannya adalah bertemu banyak orang secara alamiah, di kampung-kampung dan pasar-pasar tradisional.

"Saya mendapat suara genuine dari mereka yang merasa kesulitan," terang Sandiaga tentang strategi kampanyenya.

Kontroversi temuan Sandi dari Jokowi hingga Susi

Sejumlah pernyataan Sandiaga yang viral di media sosial memang berasal dari gaya kampanye ini. Mulai dari tempe setipis kartu ATM, harga chicken rice, kebutuhan sehari-hari di pasar yang harganya naik, hingga soal nelayan yang akhirnya memancing emosi Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI).

Tak kurang Presiden RI yang juga calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ikut terpancing berkunjung ke pasar dan melancarkan serangan lewat kata-kata.

Baca juga: Jokowi: Orang Enggak Pernah ke Pasar, Tiba-tiba Nongol di Pasar, Keluar-keluar Bilang Harga Mahal...

Sandiaga berulang kali menyampaikan harga-harga di pasar banyak yang naik dan semakin memberatkan. Pernyataannya ini kemudian jadi pembahasan di masyarakat. Ada yang mengamini, meski ada pula yang membantahnya.

Tim Riset AIMAN mencatat, sejak awal kampanye lebih dari dua bulan lalu, Sandiaga Uno puluhan kali menyambangi pasar tradisional hingga berjalan di kampung-kampung becek. Ia menyebut apa yang dilakukannya sebagai upaya mendengar aspirasi masyarakat.

Usai kunjungan, ia segera menyampaikan pernyataan yang kemudian ditulis media. Terakhir, yang lumayan hangat adalah soal izin nelayan. Saat bertemu dengan sejumlah nelayan di Indramayu, Jawa Barat, Oktober lalu.

Dalam dialog Sandi dengan salah seorang nelayan di sana, terungkap suara nelayan, "Ya tolong lah Bang, perizinan. Jadi mohonlah jangan dipersulit masalah perizinan, kasihan dong Bang. Perizinan disilet-silet terus, selama ini banyak bukan Indramayu saja Bang, seluruh Indonesia," papar seorang nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan sambutan sebelum meresmikan Jakarta Akuarium di Pusat Perbelanjaan NEO Soho, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Jakarta Akuarium merupakan tempat konservasi alam dan satwa laut yang memiliki konsep edutainment sekaligus menjadi sebuah destinasi wisata bagi masyarakat.

Sandi pun menjawab,

"Saya dengan SIPI itu sangat memberatkan buat para nelayan 2-3 bulan. Saya berkomitmen akan memangkas birokrasi ini agar SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) bisa diterbitkan secepat-cepatnya khususnya untuk para nelayan yang melaut. Kita akan tingkatkan sehingga kesejahteraan dari nelayan insya Allah akan lebih baik lagi ke depan. Indonesia lebih adil lagi ke depan, Indonesia insya Allah akan lebih makmur lagi ke depan," ujarnya.

Atas pernyataan ini pun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung bereaksi keras.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik, saya marah!" tegas Susi.

Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com