Kompas.com - 08/12/2018, 16:19 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, prestasi pembentukan legislasi tidak bergantung pada DPR.

Sebab, pembahasan peraturan perundang-undangan dilakukan DPR bersama dengan pemerintah. Sehingga, pemerintah turut andil terhadap proses pembentukan legislasi.

Pernyataan Sarmuji itu menanggapi sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyayangkan kinerja DPR lantaran hanya bisa menyelesaikan 4 Undang-Undang selama tahun 2018.

Baca juga: Datangi Gedung DPR, Caleg PSI Bersih-bersih

Sarmuji menyebut, banyak permasalahan terkait proses pembentukan Undang-Undang.

"Banyak sekali masalah tertundanya perundangan ini karena kurangnya kordinasi antar pemerintah, sebut saja UU larangan minuman alkohol, atau UU ASN atau UU tembakau," kata Sarmuji usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

"Jadi stuck, tidak bisa ke mana-mana, mau dicabut susah, mau diteruskan susah, jadi rakyat perlu tahu masalah ini," sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Selain itu, Sarmuji mengatakan, banyaknya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang digelar tahun ini dikarenakan DPR perlu melakukan akomodasi secara politik dalam proses pembentukan undang-undang.

Usulan udang-undang yang disampaikan oleh stakeholder pun jumlahnya cukup banyak, bahkan lebih dari 100.

"Tapi DPR berusaha menyaring berdasarkan kemampuan yang memungkinkan. Ini kelihatan banyak karena ada luncuran dari tahun berikutnya," klaim Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini.

Baca juga: Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan bahwa tugas DPR bukan semata-mata menyusun undang-undang.

DPR juga berfungsi melakukan representasi, melakukan fungsi pengawasan, hingga fungsi budgeting.

Pernyataan PSI yang menyayangkan kinerja DPR itu, kata Sarmuji, dinilai kurang tepat lantaran partai pimpinan Grace Natalie itu belum memahami kerja parlemen.

"Barangkali PSI belum mengerti karena memang belum masuk parlemen," katanya.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Indonesia Obesitas Peraturan

Sebelumnya, sejumlah calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, tepatnya di Gedung Nusantara III, Jumat (7/12/2018).

Mereka mengenakan baju berwarna merah yang pada bagian punggungnya ada tulisan "Bersih-bersih DPR".

Baca juga: Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Selain "bersih-bersih", mereka juga meminta data seputar penggunaan anggaran dan laporan kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.

PSI meminta informasi mengenai biaya yang digunakan selama penyusunan RUU untuk dibuka ke publik.

Sikap PSI ini berangkat dari kinerja DPR selama ini. PSI menyayangkan hanya 4 UU yang bisa diselesaikan DPR selama tahun 2018.

Kompas TV Jelang pergantian tahun, kinerja DPR kembali jadi sorotan. Sayangnya bukan sorotan positif.Kinerja para wakil rakyat yang menurun, terutama dalam legislasi jadi salah satu titik kritis. Penilaian tentang kinerja DPR yang jeblokdiungkapkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus. Mereka menilai kinerja DPR selama masa sidang pertama 2018-2019 buruk.<br /> <br /> Hal ini terlihat dari rendahnya kinerja legislasi, ruang rapat yang kosong, serta pimpinan yang terjerat korupsi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.