Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Selesaikan Lemahnya Manajemen Pembentukan RUU

Kompas.com - 08/12/2018, 15:38 WIB
Diskusi Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDiskusi Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Sholikin mengungkap pentingnya pembentukan badan legislasi ( baleg) pemerintah.

Menurut dia, badan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan lemahnya manajemen internal pemerintah dalam hal pembuatan rancangan undang-undang ( RUU).

Baca juga: Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Sholikin menilai, selama ini terjadi masalah di ruang pembentukan rancangan regulasi di pemerintah, yang menyebabkan peta rancangan regulasi tersebut menjadi tumpang tindih.

"Soal tiban regulasi itu harus diselesaikan, dan memang selama ini ada kelemahan dalam manajemen legislasi di pemerintah," kata Sholikin dalam diskusi berjudul "Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Sholikin menyebutkan, dalam proses pembentukan RUU di kalangan pemerintah, kementerian satu dengan yang lainnya kerap kali tidak terkoneksi dengan baik.

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Jika terjadi suatu persoalan, kecenderungannya akan diselesaikan secara sektoral. Selanjutnya, jika terjadi permasalahan lintas sektor, yang muncul adalah pendekatan egosektoral.

Sehingga, persoalan pembentukan RUU kerap kali berhenti karena persoalan egosektoral antarkementerian.

Jika hal itu berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan pemerintah menjadi berjarak dengan hukum atau disebut juga sebagai alienasi hukum.

"Kalau kemudian peraturan-peraturan itu tidak diselesaikan, maka akan berjarak dengan hukum, maka tidak akan percaya dengan hukum. Orang tidak lagi percaya pada undang-undang," ujar Sholikin.

Baca juga: Formappi: DPR Tidak Jeli dalam Mengawasai Anggaran

Untuk itu, lanjut dia, perlu adanya pembentukan badan legislasi pemerintah yang mampu mengatasi persoalan manajemen pembentukan RUU di internal pemerintah.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X