Publik dan Elite Diharap Tempatkan Politik dan Agama Secara Proporsional - Kompas.com

Publik dan Elite Diharap Tempatkan Politik dan Agama Secara Proporsional

Kompas.com - 07/12/2018, 20:43 WIB
Ilustrasi PolitikKOMPAS Ilustrasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Amin Mudzakkir melihat praktik politik di Indonesia pada dasarnya tak bisa dilepaskan dari agama.

Meski demikian, kata Amin, politik dan agama harus ditempatkan secara proporsional. Hal itu guna memastikan kontestasi politik nasional bisa berjalan dengan baik.

Baca juga: ISNU: Hoaks Bermotif Radikalisme Agama Sangat Berbahaya

Oleh karena itu, Pemilu 2019 akan menjadi tantangan bagi publik dan elite untuk menjawab hal tersebut.

"Sekarang kan bagaimana kemudian mengakomodasi agama ke dalam ruang publik. Apa yang boleh dan enggak boleh gitu. Dalam hal ini saya kira momen elektoral menjadi salah satu uji coba bagi kita melihat seberapa jauh kemudian akomodasi terjadi," kata Amin dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018) sore.

Baca juga: Survei LSI: Imbauan Tokoh Agama Paling Berpengaruh dalam Pilpres 2019

"Dan kita enggak bisa berpikir dalam kerangka sekularisme yang keras untuk memisahkan sama sekali agama dan politik. Tapi bagaimana kemudian kedua hal itu dibedakan dan dicari titik simpulnya," lanjut dia.

Ia mengingatkan, negara akan mengalami krisis demokrasi apabila seluruh elemen bangsa tak mampu menentukan batas proporsional interaksi politik dan agama.

Tantangan berikutnya, di era digital saat ini, publik juga harus berpikir jernih dalam mencerna informasi.

Baca juga: Intoleransi Politik Diperkirakan Semakin Menguat Jelang Pemilu 2019

Sebab, suatu hal yang dianggap benar saat ini bisa dikacaukan dengan narasi-narasi yang disebarkan di media sosial untuk mengaburkan kebenaran tersebut.

"Kita tahu di era sekarang penggunaan medsos yang demikian luar biasa itu membuat kemudian apa yang benar dan enggak benar itu menjadi dikacaukan gitu. Ini terkonfirmasi oleh beberapa riset termasuk LIPI," kata dia.

Amin mencontohkan temuan survei LIPI terhadap 1800 responden di provinsi-provinsi Indonesia yang dirilis beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kominfo Pantau Medsos 24 Jam Sehari untuk Pastikan Tak Ada Perpecahan Politik

 

Menurut dia, sebagian responden mempercayai isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibicarakan di media sosial.

"Dari sekian responden menyatakan 54,1 persen menyatakan pernah mendengar berita kebangkitan PKI di medsos. Dan dari sekian banyak itu 42,8 persen setuju dengan isu tersebut," kata dia.

Baca juga: Pengusaha Tionghoa Tak Khawatir soal Kondisi Politik Indonesia Saat Ini

"Jadi ada lima orang Indonesia itu pernah mendengar kebangkitan PKI, dan 42 persennya berarti 2 atau 3 orang percaya PKI bangkit lagi. Dan mereka mendapatkan itu semua dari media sosial," lanjutnya.

Intoleransi

Amin melihat media sosial berperan besar dalam mendorong intoleransi politik. Ia nemperkirakan intoleransi politik di Indonesia semakin menguat jelang Pemilu 2019.

Selain karena media sosial, intoleransi politik menjadi tinggi karena faktor perasaan terancam, rasa tidak percaya dan fanatisme keyakinan.

Baca juga: Inilah Sepuluh Kota Paling Toleran di Indonesia

Menurut dia, penerimaan kelompok masyarakat terhadap kelompok yang berbeda dalam konteks sosial masih cukup baik. Namun, penerimaan terhadap pilihan politik yang berbeda cenderung rendah.

"Contoh, misalkan 57,8 persen responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin yang seagama. Ini mulai dari (pemimpin) level RT sampai Presiden. Jadi kita simulasikan apakah karena kinerja atau apa, tapi bukan, ternyata agama," kata dia.

Baca juga: Singkawang, Bekasi, Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Toleran Versi Setara Institute

Amin memandang hal itu berimplikasi terhadap potensi individu atau suatu kelompok berupaya mencegah individu atau kelompok lain untuk mengambil pilihan calon pemimpin yang berbeda.

"Jadi kami kemudian berdiskusi bahwa apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta berapa orang menolak, misalkan, menyalatkan (jenazah) orang yang berbeda pilihan politik adalah dampak dari itu," kata dia.

Baca juga: Penghargaan Kota Toleran Sadarkan Kepala Daerah akan Keragaman Warganya

"Jadi bukan sekadar secara pasif mereka memilih hanya seagama tapi secara aktif mereka mencegah orang lain memilih pemimpin yang berbeda. Jadi itu masalahnya," lanjut Amin.


Terkini Lainnya

Bangun 7 Taman Maju Bersama, Pemprov DKI Ingin Perkuat Interaksi Warga

Bangun 7 Taman Maju Bersama, Pemprov DKI Ingin Perkuat Interaksi Warga

Megapolitan
Junta Cabut Larangan Kampanye Politik, Thailand Siap Gelar Pemilu

Junta Cabut Larangan Kampanye Politik, Thailand Siap Gelar Pemilu

Internasional
Tahun Depan, Program Binmas Noken Polri Sasar Wilayah Nduga dan Tolikara

Tahun Depan, Program Binmas Noken Polri Sasar Wilayah Nduga dan Tolikara

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Triliunan Rupiah untuk Revitalisasi TIM

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Triliunan Rupiah untuk Revitalisasi TIM

Megapolitan
Terbukti Kampanye di Sekolah, Caleg Gerindra Divonis 4 Bulan Penjara

Terbukti Kampanye di Sekolah, Caleg Gerindra Divonis 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Fadli Zon: Kami Ingin Yakinkan Rakyat Jawa Tengah Pentingnya Perubahan

Fadli Zon: Kami Ingin Yakinkan Rakyat Jawa Tengah Pentingnya Perubahan

Nasional
Asyiknya Mengamati Burung Kuntul Kecil saat Berbiak

Asyiknya Mengamati Burung Kuntul Kecil saat Berbiak

Regional
Mengenal Hermitage, Salah Satu Museum Terbesar dan Tertua di Dunia

Mengenal Hermitage, Salah Satu Museum Terbesar dan Tertua di Dunia

Internasional
Komnas HAM Tak Persoalkan Jokowi Absen Tiba-tiba di Peringatan HAM Sedunia

Komnas HAM Tak Persoalkan Jokowi Absen Tiba-tiba di Peringatan HAM Sedunia

Nasional
Hujan Disertai Angin Kencang, 2 Rumah di Ponorogo Roboh Tertimpa Pohon Ambruk

Hujan Disertai Angin Kencang, 2 Rumah di Ponorogo Roboh Tertimpa Pohon Ambruk

Regional
Cuaca Buruk, 2 Pesawat Tujuan Batam Tertunda Mendarat di Hang Nadim

Cuaca Buruk, 2 Pesawat Tujuan Batam Tertunda Mendarat di Hang Nadim

Regional
JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

Nasional
KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

Regional
Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Internasional
Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Internasional

Close Ads X