Fraksi PKB Minta Menlu Kirimkan Nota Protes Terkait Twit Dubes Arab Saudi

Kompas.com - 07/12/2018, 18:02 WIB
Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Pertemuan ini untuk membahas kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Pertemuan ini untuk membahas kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) di DPR sekaligus anggota Komisi I Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kementerian Luar Negeri melayangkan nota diplomatik ke Pemerintah Arab Saudi terkait kicauan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi terkait reuni 212.

Melalui akun Twitternya pada Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Baca juga: Fraksi PKB Protes Twit Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

Menurut Cucun, pemerintah harus meminta Arab Saudi mengganti Osamah karena dinilai telah bersikap tidak patut.

"Fraksi PKB DPR-RI mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk mengirim nota diplomatik kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengganti saudara Osamah Muhammad al-Shuaibi dengan perutusan perwakilan negara yang santun dan menghormati harkat martabat “ibu” kami, Nahdlatul Ulama, dalam urusan dalam negeri RI," ujar Cucun melalui keterangan tertulisnya, Jumat, (7/12/2018).

Baca juga: Anggota Komisi I Sesalkan Twit Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Cucun menjelaskan, berdasarkan Pasal 9 Konvensi Vienna 1961, negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberi tahu negara pengirim bahwa kepala misi perwakilan negara atau anggota staf diplomatik adalah persona non grata yang tidak dapat diterima.

Oleh sebab itu, negara pengirim yakni Arab Saudi harus mengingatkan orang yang bersangkutan atau mengakhiri fungsinya dalam misi perwakilan diplomatik.

Cucun menilai unggahan Osamah tersebut merupakan tuduhan yang tidak patut.

"Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir dari 'rahim' Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa tuduhan tidak patut telah ditimpakan oleh saudara Duta Besar Arab Saudi kepada harkat martabat 'ibu' yang melahirkan kami," kata Cucun.

Baca juga: GP Ansor dan PBNU Protes Kicauan Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Sebelumnya, kicauan Osamah juga mengundang protes dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pengurus Beras Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Osamah memberikan klarifikasinya.

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baca juga: Wiranto: Demo soal Pembakaran Bendera Ditunggangi Eks Anggota HTI

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X