Fraksi PKB Minta Menlu Kirimkan Nota Protes Terkait Twit Dubes Arab Saudi

Kompas.com - 07/12/2018, 18:02 WIB
Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Pertemuan ini untuk membahas kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIDuta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Pertemuan ini untuk membahas kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) di DPR sekaligus anggota Komisi I Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kementerian Luar Negeri melayangkan nota diplomatik ke Pemerintah Arab Saudi terkait kicauan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi terkait reuni 212.

Melalui akun Twitternya pada Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Baca juga: Fraksi PKB Protes Twit Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

Menurut Cucun, pemerintah harus meminta Arab Saudi mengganti Osamah karena dinilai telah bersikap tidak patut.

"Fraksi PKB DPR-RI mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk mengirim nota diplomatik kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengganti saudara Osamah Muhammad al-Shuaibi dengan perutusan perwakilan negara yang santun dan menghormati harkat martabat “ibu” kami, Nahdlatul Ulama, dalam urusan dalam negeri RI," ujar Cucun melalui keterangan tertulisnya, Jumat, (7/12/2018).

Baca juga: Anggota Komisi I Sesalkan Twit Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Cucun menjelaskan, berdasarkan Pasal 9 Konvensi Vienna 1961, negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberi tahu negara pengirim bahwa kepala misi perwakilan negara atau anggota staf diplomatik adalah persona non grata yang tidak dapat diterima.

Oleh sebab itu, negara pengirim yakni Arab Saudi harus mengingatkan orang yang bersangkutan atau mengakhiri fungsinya dalam misi perwakilan diplomatik.

Cucun menilai unggahan Osamah tersebut merupakan tuduhan yang tidak patut.

"Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir dari 'rahim' Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa tuduhan tidak patut telah ditimpakan oleh saudara Duta Besar Arab Saudi kepada harkat martabat 'ibu' yang melahirkan kami," kata Cucun.

Baca juga: GP Ansor dan PBNU Protes Kicauan Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Sebelumnya, kicauan Osamah juga mengundang protes dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pengurus Beras Nahdlatul Ulama (PBNU).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X