KPU Masih Susun Surat Keputusan Terkait Pencalonan OSO - Kompas.com

KPU Masih Susun Surat Keputusan Terkait Pencalonan OSO

Kompas.com - 07/12/2018, 18:00 WIB
Ketua KPU Arief BudimanKompas.com/Fitria Chusna Farisa Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) masih menyusun surat mengenai keputusan pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, hingga saat ini masih ada sejumlah hal dalam surat yang harus direvisi sehingga pihaknya belum bisa menerbitkan surat tersebut.

"Masih ada beberapa hal yang harus direvisi lagi, tadi saya minta dikoreksi lagi, bila memungkinkan besok baru saya tanda tangani (suratnya)," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Arief mengatakan, dalam surat itu KPU akan menegaskan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Baca juga: Dalam 2-3 Hari ke Depan, KPU Keluarkan Keputusan soal OSO

Demikian pula yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil uji materi Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hasil gugatan OSO.

Persoalannya, kata Arief, adalah bagaimana KPU merumuskan batas waktu yang tepat bagi OSO untuk memenuhi bunyi putusan MK yang melarang anggota parpol rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

"Kami penuhi (putusan MK) itu tidak dimaksudkan untuk melarang dengan syarat-syarat baru dengan tahap pencalonan, tapi ini kan pada tahap berikutnya jadi tidak ada yang dibatalkan dan tetap diberi kesempatan (mencalonkan diri sebagai anggota DPD) tetapi syarat sebagai perintah konstitusi tetap dijalankan," tutur Arief.

Batas waktu itu, lanjut Arief, juga berkaitan dengan validasi produksi surat suara Pileg DPD.

Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan OSO tidak memenuhi syarat sebagaimana bunyi putusan MK, KPU akan mencetak surat suara tanpa mencantumkan nama OSO sebagai calon anggota DPD Pemilu 2019.

Namun, sebaliknya, jika yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana bunyi putusan MK, maka nama OSO akan dimasukan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD dan surat suara Pileg.

"Kalau terpenuhi syaratnya, kami rubah DCT-nya," tegas Arief.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Baca juga: Dalam 2-3 Hari ke Depan, KPU Keluarkan Keputusan soal OSO

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

Nasional
Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Megapolitan
Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Nasional
Penembakan di Sebuah Pabrik di AS, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Penembakan di Sebuah Pabrik di AS, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Internasional
[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

Regional
Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

Megapolitan
Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Megapolitan
Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Regional
Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Internasional
Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Megapolitan
Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Regional
Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Nasional

Close Ads X