KPU Masih Susun Surat Keputusan Terkait Pencalonan OSO

Kompas.com - 07/12/2018, 18:00 WIB
Ketua KPU Arief Budiman Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) masih menyusun surat mengenai keputusan pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, hingga saat ini masih ada sejumlah hal dalam surat yang harus direvisi sehingga pihaknya belum bisa menerbitkan surat tersebut.

"Masih ada beberapa hal yang harus direvisi lagi, tadi saya minta dikoreksi lagi, bila memungkinkan besok baru saya tanda tangani (suratnya)," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Arief mengatakan, dalam surat itu KPU akan menegaskan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Baca juga: Dalam 2-3 Hari ke Depan, KPU Keluarkan Keputusan soal OSO

Demikian pula yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil uji materi Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hasil gugatan OSO.

Persoalannya, kata Arief, adalah bagaimana KPU merumuskan batas waktu yang tepat bagi OSO untuk memenuhi bunyi putusan MK yang melarang anggota parpol rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

"Kami penuhi (putusan MK) itu tidak dimaksudkan untuk melarang dengan syarat-syarat baru dengan tahap pencalonan, tapi ini kan pada tahap berikutnya jadi tidak ada yang dibatalkan dan tetap diberi kesempatan (mencalonkan diri sebagai anggota DPD) tetapi syarat sebagai perintah konstitusi tetap dijalankan," tutur Arief.

Batas waktu itu, lanjut Arief, juga berkaitan dengan validasi produksi surat suara Pileg DPD.

Jika sampai pada batas waktu yang ditentukan OSO tidak memenuhi syarat sebagaimana bunyi putusan MK, KPU akan mencetak surat suara tanpa mencantumkan nama OSO sebagai calon anggota DPD Pemilu 2019.

Namun, sebaliknya, jika yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana bunyi putusan MK, maka nama OSO akan dimasukan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD dan surat suara Pileg.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Nasional
PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Nasional
Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Nasional
Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Nasional
Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X