Fraksi PKB Protes Twit Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Kompas.com - 07/12/2018, 17:30 WIB
Duta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/2/2017). Pertemuan ini untuk membahas kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang.
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGDuta Besar Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/2/2017). Pertemuan ini untuk membahas kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR menyatakan protes terkait kicauan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi terkait reuni 212.

Melalui akun twitternya pada Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas kemarin merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu. Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI tersinggung dan tidak respek atas perbuatan yang diartikulasikan dalam twitter tersebut," ujar Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Harus Ada Klarifikasi soal Konteks Twit Dubes Saudi

Cucun menilai kicauan yang disampaikan oleh Osamah sangat tidak patut dengan melihat kapasitasnya sebagai diplomat.

Ia merujuk pada pasal 3 huruf e Konvensi Vienna 1961 yang menyatakan seorang perwakilan suatu negara memiliki fungsi mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima.

"Saudara Osamah Muhammad al-Shuaibi telah melakukan perbuatan tidak patut pada kapasitas diplomat yang seharusnya mempromosikan hubungan persahabatan," kata Cucun.

Sebelumnya, kicauan Osamah juga mengundang protes dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pengurus Beras Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta Osamah memberikan klarifikasinya.

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Harus Ada Klarifikasi soal Konteks Twit Dubes Saudi

HTI, kata Yaqut, merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik serta kekuasaan.

Sementara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendesak pemerintah untuk menyampaikan nota protes kepada Kerajaan Arab Saudi dan memulangkan Osamah.

Said menilai Osamah telah melakukan pelanggaran diplomatik dengan mencampuri urusan politik negara lain.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X