Risiko di Balik Penjualan Blangko E-KTP, Dipakai Transaksi Narkoba hingga Koruptor

Kompas.com - 07/12/2018, 16:57 WIB
Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas. KompasBlangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas.

Sementara itu, Ahli teknologi informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbuddin, mengatakan, e-KTP aspal terjadi karena pemerintah tak benar-benar menggunakan fungsi elektronik pada kartu identitas itu.

Baca juga: Blangko E-KTP Dijual, Polri Akan Tindak Jika Ada Pelanggaran Hukum

“Kalau kita hanya mengandalkan informasi di depan (data di muka kartu KTP-el), kita bisa sulit membedakan KTP-el yang asli dan palsu, maupun asli tapi palsu. Yang paling valid itu yang ada di dalam (cip),” kata Bob, yang pernah dilibatkan KPK sebagai saksi ahli korupsi proyek KTP elektronik pada 2010-2011.

Ia menyebutkan, selain nama dan alamat, cip KTP juga menyimpan data biometrik seperti sidik jari. Menurut Bob, sebagai kartu identitas elektronik, seharusnya data yang disimpan di cip KTP elektronik dapat diakses secara elektronik pula.

Dua cara antisipasi

Merespons temuan ini, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perlu adanya antisipasi untuk mencegah penggunaan e-KTP palsu.

Zudan mengatakan, ada dua antisipasi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan pembaca kartu atau card reader.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Pastikan Jual Beli Blangko E-KTP Tak Ganggu Pemilu

"Antisipasi agar itu (blangko) tidak bisa digunakan, pertama semua lembaga bagusnya menggunakan card reader," kata Zudan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, Zudan menilai akses terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dibutuhkan oleh lembaga terkait.

Oleh karena itu, ia menyarankan lembaga membangun kerja sama dengan Dukcapil.

"Kedua, kerja sama dengan Dukcapil untuk akses data sehingga diketik NIK-nya, keluar datanya," kata dia. 

Hasil penelusuran Tim Kompas selengkapnya dapat dibaca dalam berita berjudul "Peredaran Blangko KTP-el Dorong Kejahatan".

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X