KonstraS Harap Komisioner LPSK Terpilih Tak Pasif Bekerja

Kompas.com - 07/12/2018, 16:26 WIB
(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com (Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS) menaruh perhatian penuh dan mengawal hadirnya tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) terpilih periode 2018-2023. KontraS berharap para komisoner baru mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dalam memberikan perlindungan saksi dan korban.

"Sejumlah pekerjaan rumah atau kekurangan LPSK pada periode sebelumnya harus mendapat perhatian komisioner terpilih," kata Rivanlee Anandar, tim riset KontraS di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Rivan menjelaskan, LPSK harus lebih aktif bersosialisasi mengenai sistem kerja yang mereka lakukan kepada masyarakat luas, khususnya kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban dan jauh dari akses keadilan.

Baca juga: 4 Catatan untuk Komisioner LPSK yang Baru

"Selama ini LPSK minim sosialisasi dan tidak aktif. Bahkan, pengurus LPSK periode 2013-2018 pernah bertanya kepada KontraS apakah ada permasalahan yang bisa mereka bantu. Kok kita yang jadi perantara, harusnya mereka yang menjemput bola ke masyarakat," papar Rivan.

Baginya, sosialisasi LPSK dan program kerjanya itu sangat penting, terutama sosialisasi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Banyak masyarakat yang mengadu ke KontraS dan mereka berasal dari daerah-daerah serta pulau kecil di luar Jakarta," ungkap Rivan.

LPSK, lanjutnya, juga kurang aktif dalam memantau kasus-kasus yang berpotensi membutuhkan peran lembaga yang terbentuk tahun 2006 tersebut. Baginya, jangan sampai LPSK hanya bekerja setelah ada laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya.

Baca juga: Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner LPSK Terpilih

Selain itu, KontraS juga menyoroti persoalan aksesibilitas yang dapat memudahkan korban untuk menjangkau LPSK guna mendapatkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban.

"LPSK harus melakukan terobosan bagaiamana tindak lanjut permasalahan yang belum mereka selesaikan hingga sekarang. Semoga ke depan bisa menjawab dan tidak ego sentral," imbuh Rivan kemudian.

Ia juga meminta LPSK untuk mengedepankan perspektif korban dan hak asasi manusia sebagai landasan kerja. Hal itu bisa dimulai dengan menyusun inovasi dan mengefektifkan pemenuhan hak korban peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Inovasi yang harus mereka lakukan juga tetap memperhatikan dan mengedepankan akuntabilitas negara serta penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat masa lalu," tutur Rivan.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI pada 4-5 Desember 2018 melakukan uji kelayakan terhadap 14 nama calon anggota LPSK. Dari 14 nama yang diuji, terpilih 7 nama sebagai Komisioner LPSK periode 2018-2023, yaitu Hasto Atmojo Suroyo, Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtyas.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X