Kejaksaan Terima SPDP Kasus Bahar bin Smith dari Bareskrim dan Polda Metro Jaya

Kompas.com - 07/12/2018, 15:19 WIB
Habib Bahar bin Smith (tengah) memasuki gedung saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Habib Bahar diperiksa sebagai saksi terlapor terkait video ceramahnya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.ANTARA/Rivan Awal Lingga Habib Bahar bin Smith (tengah) memasuki gedung saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Habib Bahar diperiksa sebagai saksi terlapor terkait video ceramahnya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyebut, pihaknya telah menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus yang menjerat Bahar bin Smith.

SPDP diterima kejaksaan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. 

“SPDP sudah kita terima bahkan penyebutan tersangka sudah. Kita tinggal tunggu proses penyidikan oleh pihak penyidik Polri, karena ada dua SPDP disini, SPDP dari Bareskrim Mabes Polri dan dari Polda (Polda Metro Jaya),” kata Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Prasetyo menjelaskan, nantinya SPDP yang diterbitkan Bareskrim Polri akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum).

Sementara, SPDP yang diterima dari Polda Metro Jaya akan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Nanti teknisnya seperti apa, apakah limpahan ke pengadilan digabungkan karena waktunya berdekatan atau seperti apa," tutur Prasetyo.

Baca juga: Dinilai Kooperatif, Bahar bin Smith Tak Ditahan Setelah Jadi Tersangka

Prasetyo menjelaskan, SPDP yang diterbitkan Polda Metro Jaya juga terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar.

"Melakukan hate speech ujaran kebencian kepada presiden dan harus segera dituntaskan," kata Prasetyo.

Sementara Bareskrim Polri telah menetapkan Bahar sebagai tersangka terkait kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa Bahar pada Kamis (6/11/2018).

Video ceramah Bahar dilaporkan oleh ormas Cyber Indonesia dengan sangkaan mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Polisi Buru Penyebar Video Ceramah Bahar bin Smith

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar belum ditahan. Penyidik hanya meminta Imigrasi mencegah Bahar bepergian ke luar negeri.

Bahar dijerat dengan sangkaan berlapis, yaitu Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X