Caleg PSI: Sekarang Saatnya Publik yang "Ngamplopin" Partai Politik

Kompas.com - 07/12/2018, 14:23 WIB
Para caleg PSI mendatangi kompleks parlemen untuk meminta data soal penggunaan anggaran negara oleh anggota DPR, Jumat (7/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Para caleg PSI mendatangi kompleks parlemen untuk meminta data soal penggunaan anggaran negara oleh anggota DPR, Jumat (7/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia ( PSI), Mikhail Gorbachev Dom, mengatakan, partainya menerapkan sistem pembiayaan politik dari masyarakat. Masyarakat bisa menyumbang untuk mendukung segala kegiatan politik PSI.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai pendapat politisi yang ingin negara membiayai partai politik. Mikhail mengatakan, seharusnya negara tidak perlu menanggung seluruhnya.

"Harus di-mix ya, jadi ada berapa persen yang dibiayai negara. Tapi kita sih mendorong partisipasi publik," ujar ujar Mikhail di Kompleks Parlemen, Jumat (7/12/2018).

"Sekarang saatnya publik yang ngamplopin partai politik," tambah dia.

Baca juga: Caleg PSI Bersedia Tak Dibayar dan di-PAW jika Berkinerja Buruk di DPR

Mikhail mengatakan, paradigma bahwa partai politik yang memberikan uang kepada masyarakat harus diubah. Sebaliknya, justru masyarakat yang berpartisipasi membantu perjuangan partai politik dalam pemilihan umum.

Menurut Mikhail, sistem ini membuat PSI dipantau lebih ketat oleh masyarakat. Kader PSI pun akan berhati-hati dalam memperjuangkan aspirasi publik jika nantinya berhasil masuk parlemen.

"Dengan begitu, saya enggak punya lagi ketergantungan kepada yang lain, saya hanya harus melayani rakyat karena pemodal saya rakyat," ujar dia.

Kompas TV Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, siap menghadapi proses hukum.Sebelumnya, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia melalui kuasa hukum, Eggi Sudjana, melaporkan Grace ke Bareskrim Polri atastuduhan dugaan penistaan agama.<br /> <br /> Tuduhan ini dilayangkan usai PSI menyatakan sikapnya untuk menolak keberadaan peraturan daerah berbasis agama tertentu.<br /> <br /> Grace menegaskan tidak ada niat untuk mendiskreditkan kehadiran agama. Menurut Grace, penolakan ini sebagai wujud perjuangan PSI memerangi intoleransi di Indonesia.

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X