Presiden Jokowi: Bela Negara Tak Cukup Kumpulkan Massa, tapi Kerja Nyata

Kompas.com - 07/12/2018, 13:56 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa membela negara bukan perkara mudah. Butuh aksi nyata untuk menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi kepada para peserta Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Tahun 2018.

"Tugas Saudara membela negara tidak mudah. Tidak cukup kumpulkan massa, tapi kerja nyata," kata Jokowi saat membuka acara jambore bela negara FKPPI di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Presiden: Akhir-akhir Ini Banyak Spanduk Jokowi PKI

Jokowi menegaskan, membela negara dengan kerja nyata itu bisa dilakukan dengan beragam cara, salah satunya melalui profesi.

Misalkan dokter, bisa membela negara dengan mengabdi menangani masalah kesehatan rakyat di daerah terpencil.

Begitu juga dengan insinyur. Dengan latar belakang teknik sipil, kata dia, insinyur bisa merencanakan dan mengawasi proyek konstruksi.

"Bisa jadi guru yang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik bagi bangsa. Juga bisa jadi pengusaha, socio preneur," tambah dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Tantang Anak-anak Muda Menyalip di Tikungan

Jokowi meminta kader FKPPI tidak lengah dalam menjaga Pancasila. Jangan sampai ideologi lain masuk ke Indonesia dan menggerogoti Pancasila.

"Kita harus selalu jaga Pancasila, jaga NKRI, dan memastikan nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan berbangsa kita sehari-hari. Jangan sampai ideologi impor menggeser Pancasila yang pada akhirnya mengoyak NKRI, mengoyak Merah Putih," kata dia.

Jokowi melanjutkan, perpecahan harus dihindari di tengah keragaman suku, agama, tradisi, dan bahasa. Persatuan, kerukunan, dan persaudaraan harus terus dirawat.

"Di negara Pancasila, kepentingan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X