Disangka Menyuap Hakim, Berapa Harta Kekayaan Bupati Jepara?

Kompas.com - 07/12/2018, 13:38 WIB
Bupati Jepara Ahmad Marzuki Kompas.com/Nazar NurdinBupati Jepara Ahmad Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito, sebagai tersangka.

Marzuqi diduga menyuap terkait perkara praperadilan yang ditangani Lasito dengan uang sekitar Rp 700 juta.

Baca juga: KPK Temukan Kode Ujian, Disertasi dan Halaman dalam Kasus Bupati Jepara

Marzuqi terakhir melaporkan harta kekayaan kepada KPK pada 16 September 2016. Saat itu, Marzuqi mencalonkan diri sebagai bupati Jepara periode 2017-2022.


Menurut data yang dipublikasi dalam situs resmi KPK, jumlah harta yang dilaporkan Marzuqi sebesar Rp 2,3 miliar. Rinciannya, Marzuqi memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 441 juta.

Marzuqi juga melaporkan harta bergerak berupa sejumlah alat transportasi senilai Rp 451 juta. Kemudian, harta berupa logam mulia dan barang berharga lainnya senilai Rp 127 juta.

Baca juga: Bupati Jepara Diduga Suap Hakim PN Semarang Sekitar Rp 700 Juta

Selain itu, Marzuqi juga memiliki giro dan setara kas lainnya senilai Rp 1,5 miliar. Marzuqi juga melaporkan utang sejumlah Rp 200 juta.

Dalam konstruksi perkara, pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Dia mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui panitera muda di Pengadilan Negeri Semarang.

Baca juga: KPK Tetapkan Tersangka Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang

Selanjutnya, hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuki tidak sah dan batal demi hukum.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Survei soal Kinerja Ma'ruf, Jubir: Wapres Masih Rumuskan Langkah sehingga Tak Terekspose

Tanggapi Survei soal Kinerja Ma'ruf, Jubir: Wapres Masih Rumuskan Langkah sehingga Tak Terekspose

Nasional
Menpar Sebut Tiket Pesawat dan Tarif Hotel Akan Didiskon Hingga 30 Persen

Menpar Sebut Tiket Pesawat dan Tarif Hotel Akan Didiskon Hingga 30 Persen

Nasional
Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Nasional
Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Nasional
Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Nasional
Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Nasional
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Nasional
Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Nasional
Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Nasional
Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Nasional
Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X