Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Imparsial untuk Pemerintah Terkait Penyelesaian Masalah Papua

Kompas.com - 07/12/2018, 09:59 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan, ada beberapa masalah lain yang mengakar dalam panjangnya konflik di tanah Papua.

Hal itu disampaikannya terkait peristiwa pembantaian pekerja pembangunan jalan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Nduga, Papua.

Araf menjelaskan, pemerintah selama ini terfokus pada pembangunan ekonomi. Menurut dia, hal ini tak salah. Akan tetapi, persoalan lainnya tidak boleh luput untuk diperhatikan.

"Pembangunan ekonomi penting dilakukan, itu juga benar. Tapi itu tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik di Papua secara keseluruhan, karena ada problem lain," ujar Araf saat ditemui di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Lagi, 7 Jenazah Pekerja yang Dibunuh KKB di Nduga Papua Berhasil Dievakuasi ke Timika

Masalah pertama, kata dia, jika melihat histori bergabungnya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, masih ada yang mengganjal bagi sebagian warga soal ini.

Berikutnya, masalah marjinalisasi yang masih kerap diterima oleh orang Papua. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua selama masa Orde Baru dan reformasi tidak terselesaikan melalui jalur hukum.

"Kita perlu tahu bahwa Papua mengalami kekerasan cukup sangat masif pada era 32 tahun Orde Baru. Tapi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi tidak ada satu proses peradilan yang bisa mengupas itu. Di masa reformasi juga terjadi pelanggaran HAM," ujar Araf.

Menurut Araf, persoalan-persoalan ini membuat masyarakat Papua mempertanyakan kehadiran pemerintah bagi mereka.

"Akumulasi-akumulasi tadi merasa menurut Papua bahwa kok tidak ada penyelesaiannya," kata dia.

Baca juga: 3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Oleh karena itu, Imparsial mendorong pemerintah menggunakan pendekatan merangkul atau inklusif terhadap masyarakat Papua.

Araf berharap, rakyat Papua ikut disertakan dalam diskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi dari penyelesaian konflik di bagian paling Timur Indonesia itu.

Ia ingin agar solusi yang yang dicapai merupakan hasil kesepakatan bersama, dan tak hanya bersumber dari satu pihak.

"Seharusnya negara merubah cara pandang, persepsinya dengan berkacamata membangun suatu pendekatan yang lebih inklusif, menjadikan masyarakat Papua untuk menjadi subjek dalam rangka penyelesaian konflik, bukan hanya sebatas objek," kata dia.

Pekan lalu, terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com