Catatan Imparsial untuk Pemerintah Terkait Penyelesaian Masalah Papua - Kompas.com

Catatan Imparsial untuk Pemerintah Terkait Penyelesaian Masalah Papua

Kompas.com - 07/12/2018, 09:59 WIB
Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018)KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan, ada beberapa masalah lain yang mengakar dalam panjangnya konflik di tanah Papua.

Hal itu disampaikannya terkait peristiwa pembantaian pekerja pembangunan jalan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Nduga, Papua.

Araf menjelaskan, pemerintah selama ini terfokus pada pembangunan ekonomi. Menurut dia, hal ini tak salah. Akan tetapi, persoalan lainnya tidak boleh luput untuk diperhatikan.

"Pembangunan ekonomi penting dilakukan, itu juga benar. Tapi itu tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik di Papua secara keseluruhan, karena ada problem lain," ujar Araf saat ditemui di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018).


Baca juga: Lagi, 7 Jenazah Pekerja yang Dibunuh KKB di Nduga Papua Berhasil Dievakuasi ke Timika

Masalah pertama, kata dia, jika melihat histori bergabungnya Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, masih ada yang mengganjal bagi sebagian warga soal ini.

Berikutnya, masalah marjinalisasi yang masih kerap diterima oleh orang Papua. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua selama masa Orde Baru dan reformasi tidak terselesaikan melalui jalur hukum.

"Kita perlu tahu bahwa Papua mengalami kekerasan cukup sangat masif pada era 32 tahun Orde Baru. Tapi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi tidak ada satu proses peradilan yang bisa mengupas itu. Di masa reformasi juga terjadi pelanggaran HAM," ujar Araf.

Menurut Araf, persoalan-persoalan ini membuat masyarakat Papua mempertanyakan kehadiran pemerintah bagi mereka.

"Akumulasi-akumulasi tadi merasa menurut Papua bahwa kok tidak ada penyelesaiannya," kata dia.

Baca juga: 3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Oleh karena itu, Imparsial mendorong pemerintah menggunakan pendekatan merangkul atau inklusif terhadap masyarakat Papua.

Araf berharap, rakyat Papua ikut disertakan dalam diskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi dari penyelesaian konflik di bagian paling Timur Indonesia itu.

Ia ingin agar solusi yang yang dicapai merupakan hasil kesepakatan bersama, dan tak hanya bersumber dari satu pihak.

"Seharusnya negara merubah cara pandang, persepsinya dengan berkacamata membangun suatu pendekatan yang lebih inklusif, menjadikan masyarakat Papua untuk menjadi subjek dalam rangka penyelesaian konflik, bukan hanya sebatas objek," kata dia.

Pekan lalu, terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

KPU Tegaskan Kotak Suara Berbahan Karton Bukan Kali Pertama Digunakan

KPU Tegaskan Kotak Suara Berbahan Karton Bukan Kali Pertama Digunakan

Nasional
Disdukcapil Palopo Musnahkan Puluhan Ribu Keping KTP

Disdukcapil Palopo Musnahkan Puluhan Ribu Keping KTP

Regional
Wali Kota Tasikmalaya Akui Pernah Titip Proposal Anggaran ke Pegawai Kemenkeu

Wali Kota Tasikmalaya Akui Pernah Titip Proposal Anggaran ke Pegawai Kemenkeu

Nasional
Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Bangka Belitung Sidak Sembako dan BBM

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Bangka Belitung Sidak Sembako dan BBM

Regional
Diprotes DPRD, Proyek Pusat Kuliner di Pluit Dihentikan Sementara

Diprotes DPRD, Proyek Pusat Kuliner di Pluit Dihentikan Sementara

Megapolitan
Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI, 5 Tersangka Dihadirkan

Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI, 5 Tersangka Dihadirkan

Megapolitan
Relawan yang Dipimpin Putra Gus Sholah Siap Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Relawan yang Dipimpin Putra Gus Sholah Siap Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Regional
Tidak Kunjung Pulang, Yuli Dilaporkan Hilang di Hutan

Tidak Kunjung Pulang, Yuli Dilaporkan Hilang di Hutan

Regional
Jokowi: La Nyalla Sudah Minta Maaf 3 Kali, Saya Maafkan...

Jokowi: La Nyalla Sudah Minta Maaf 3 Kali, Saya Maafkan...

Nasional
Pengojek Online yang Beli Mini Cooper Rp 12.000 Pilih Jual Mobilnya

Pengojek Online yang Beli Mini Cooper Rp 12.000 Pilih Jual Mobilnya

Megapolitan
Kasus E-KTP, KPK Eksekusi Keponakan Novanto dan Oka Masagung ke Lapas

Kasus E-KTP, KPK Eksekusi Keponakan Novanto dan Oka Masagung ke Lapas

Nasional
Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Nasional
Warga Bandung Dapat Gunakan Bus Gratis Menuju Bandara Kertajati

Warga Bandung Dapat Gunakan Bus Gratis Menuju Bandara Kertajati

Regional
Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

Regional
Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Nasional

Close Ads X