Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 2 Bulan Kampanye, Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,2 Persen

Kompas.com - 06/12/2018, 22:35 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) menunjukkan elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2019 tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau cenderung stagnan selama dua bulan masa kampanye.

Berdasarkan hasil survei November 2018, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf berada pada angka 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen. Sementara responden yang masih belum menentukan pilihan sebesar 15,6 persen.

Peneliti LSI Rully Akbar menilai, elektabilitas yang cenderung staganan karena tidak adanya adu gagasan antara tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Menurut Rully, hingga saat ini tim kampanye pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih berkutat pada isu-isu sensasional dan tidak substantif.

"Akibatnya dua bulan masa kampanye program dikalahkan isu sensasional yang tidak berpengaruh pada kenaikan elektabilitas," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Survei LSI: 70,3 Persen Responden Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Sedang dan Baik

Elektabilitas kedua pasangan, kata Rully, tidak banyak bergerak jika dibandingkan sebelum masa kampanye.

Pada Agustus 2018, LSI mencatat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 52,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 29,5 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,3 persen.

"Pada September dan Oktober kami juga merekam naik turunnya suara kedua kandidat. Namun naik turunnya suara kedua pasangan selama masa kampanye tidak terlalu signifikan," kata Rully.

"Jarak kedua kandidat masih tetap di atas 20 persen dengan keunggulan Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.

Rully menilai kedua pasangan calon sebenarnya memiliki program yang diprediksi dapat menambah elektabilitas.

Namun, hingga saat ini pasangan Jokowi-Ma'ruf belum mengampanyekan program secara maksimal. Begitu juga dengan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Seluruh program yang ditawarkan kedua pasangan, tidak ada satupun yang menjadi pembicaraan dan ramai diberitakan oleh media massa.

Berdasarkan data strategic room LSI Denny JA, ada 10 isu yang ramai di media sosial dan pemberitaan media online, yakni: hoaks Ratna Sarumpaet, pembakaran bendera, tampang Boyolali, politik sontoloyo, politik genderuwo.

Lalu, 4 tahun kepemimpinan Jokowi, janji Esemka, Game of Thrones Jokowi, Sandiaga lompat makam dan Jokowi gratiskan Suramadu.

"Kedua pasangan capres-cawapres sebenarnya mempunyai program yang disukai dan sangat bisa menambah elektabilitas. Tapi tim kampanye kurang mengangkat program itu," tutur Rully.

Baca juga: Survei LSI: Publik Tahu Program Jokowi-Maruf tetapi Tak Membicarakan

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada 10 hingga 19 November 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling.

Jumlah responden yang disurvei sebanyak 1.200 responden.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. LSI menyatakan margin of error survei tersebut berada di angka 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media dan indepth interview. LSI mengklaim dana survei berasal dari pembiayaan mandiri.

Kompas TV Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyambut positif pertemuan antara Ketua Umum PBB dengan Presiden Joko Widodo. Muhaimin berharap pertemuan tersebut dapat menaikkan elektabilitas Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Pernyataan Muhaimin Iskandar atau biasa dikenal Cak Imin disampaikan saat mengikuti acara PKB Jawa Barat Festival di Gedung Olah Raga Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Bagi Cak Imin pertemuan Jokowi - Yusril merupakan sinyal dukungan dan diharapkan dapat mendongkrak suara dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 01. Cak Imin yakin dengan bergabungnya Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra akan menambah bobot pemenangan di Pilpres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com