Survei LSI: 2 Bulan Kampanye, Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,2 Persen

Kompas.com - 06/12/2018, 22:35 WIB
Dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas, KOMPAS.com/ABBA GABRILINDua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menghadiri deklarasi kampanye damai di Lapangan Silang Monas,
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) menunjukkan elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2019 tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau cenderung stagnan selama dua bulan masa kampanye.

Berdasarkan hasil survei November 2018, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf berada pada angka 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,2 persen. Sementara responden yang masih belum menentukan pilihan sebesar 15,6 persen.

Peneliti LSI Rully Akbar menilai, elektabilitas yang cenderung staganan karena tidak adanya adu gagasan antara tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Menurut Rully, hingga saat ini tim kampanye pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih berkutat pada isu-isu sensasional dan tidak substantif.

"Akibatnya dua bulan masa kampanye program dikalahkan isu sensasional yang tidak berpengaruh pada kenaikan elektabilitas," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Survei LSI: 70,3 Persen Responden Nilai Kondisi Ekonomi Indonesia Sedang dan Baik

Elektabilitas kedua pasangan, kata Rully, tidak banyak bergerak jika dibandingkan sebelum masa kampanye.

Pada Agustus 2018, LSI mencatat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 52,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 29,5 persen. Sedangkan responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 18,3 persen.

"Pada September dan Oktober kami juga merekam naik turunnya suara kedua kandidat. Namun naik turunnya suara kedua pasangan selama masa kampanye tidak terlalu signifikan," kata Rully.

"Jarak kedua kandidat masih tetap di atas 20 persen dengan keunggulan Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.

Rully menilai kedua pasangan calon sebenarnya memiliki program yang diprediksi dapat menambah elektabilitas.

Namun, hingga saat ini pasangan Jokowi-Ma'ruf belum mengampanyekan program secara maksimal. Begitu juga dengan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Seluruh program yang ditawarkan kedua pasangan, tidak ada satupun yang menjadi pembicaraan dan ramai diberitakan oleh media massa.

Berdasarkan data strategic room LSI Denny JA, ada 10 isu yang ramai di media sosial dan pemberitaan media online, yakni: hoaks Ratna Sarumpaet, pembakaran bendera, tampang Boyolali, politik sontoloyo, politik genderuwo.

Lalu, 4 tahun kepemimpinan Jokowi, janji Esemka, Game of Thrones Jokowi, Sandiaga lompat makam dan Jokowi gratiskan Suramadu.

"Kedua pasangan capres-cawapres sebenarnya mempunyai program yang disukai dan sangat bisa menambah elektabilitas. Tapi tim kampanye kurang mengangkat program itu," tutur Rully.

Baca juga: Survei LSI: Publik Tahu Program Jokowi-Maruf tetapi Tak Membicarakan

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada 10 hingga 19 November 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling.

Jumlah responden yang disurvei sebanyak 1.200 responden.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. LSI menyatakan margin of error survei tersebut berada di angka 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media dan indepth interview. LSI mengklaim dana survei berasal dari pembiayaan mandiri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X