Kemendagri: Ada 2 Cara Antisipasi Penyalahgunaan Blangko E-KTP Palsu

Kompas.com - 06/12/2018, 21:20 WIB
Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat tampak sepi. Sejumlah kios jasa pengetikan, fotokopi, hingga jasa penerjemah di pasar ini juga terlihat tutup,  Sebelumnya dikabarkan di Pasar Pramuka Pojok, masyarakat bisa dengan bebas mendapatkan blanko KTP elektronik atau e-KTP. Padahal, harusnya blanko e-KTP tidak boleh diperjualbelikan dengan sembarangan, Kamis (6/12/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat tampak sepi. Sejumlah kios jasa pengetikan, fotokopi, hingga jasa penerjemah di pasar ini juga terlihat tutup, Sebelumnya dikabarkan di Pasar Pramuka Pojok, masyarakat bisa dengan bebas mendapatkan blanko KTP elektronik atau e-KTP. Padahal, harusnya blanko e-KTP tidak boleh diperjualbelikan dengan sembarangan, Kamis (6/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perlu adanya antisipasi untuk mencegah penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu.

Hal itu ia katakan menanggapi hasil temuan tim Kompas soal blangko dengan spesifikasi resmi milik pemerintah yang diperjualbelikan di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan di toko yang ada dalam platform jual beli online.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Pastikan Jual Beli Blangko E-KTP Tak Ganggu Pemilu

Zudan mengatakan, terdapat dua antisipasi yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan pembaca kartu atau card reader.

"Antisipasi agar itu (blangko) tidak bisa digunakan, pertama semua lembaga bagusnya menggunakan card reader," kata Zudan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.KOMPAS.com/Fatimah Kartini Bohang Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, ditemui usai RDP Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi 1 DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain itu, Zudan menilai akses terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dibutuhkan oleh lembaga terkait. Untuk itu, ia pun menyarankan lembaga membangun kerja sama dengan Dukcapil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kedua, kerja sama dengan Dukcapil untuk akses data sehingga diketik NIK-nya, keluar datanya," ungkap dia.

Baca juga: Blangko E-KTP Dijual, Polri Akan Tindak Jika Ada Pelanggaran Hukum

Ia menjelaskan pentingnya kedua langkah tersebut agar tidak tertipu dengan e-KTP palsu, yang terlihat mirip secara fisik dengan aslinya.

Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan.

Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X