Kepolisian Diminta Tindaklanjuti Temuan Dugaan Malaadministrasi Penanganan Kasus Novel dalam 30 Hari

Kompas.com - 06/12/2018, 19:18 WIB
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala dengan Polda Metro Jaya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (6/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala dengan Polda Metro Jaya di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) berharap Kepolisian bisa menindaklanjuti temuan malaadministrasi terkait proses laporan polisi tentang kekerasan atas perkara tindak pidana penyiraman air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Itu kami harap bisa dilakukan dalam 30 hari ke depan dan kami akan tanya ke polisi jika belum ada tindak lanjut," ujar Komisaris ORI Pusat Adrianus Meliala di Gedung ORI, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Ombudsman Minta Novel Baswedan Kooperatif Berikan Petunjuk kepada Polisi

Sebelumnya, ORI menemukan empat aspek maladministrasi dalam laporan polisi nomor: LP/55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD tanggal 11 April 2017.

Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik Polri, dalam hal ini jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa Gading.

"Kami akan menagih tindak lanjut masalah ini. Apakah setelah melakukan saran tadi pelaku penyiraman akan terungkap belum tentu juga kan. Tapi kami berpendapat ada perkembangan lah dalam proses kasus ini," ucapnya.

Baca juga: Ombudsman Temukan 4 Malaadministrasi pada Kasus Penyidikan Novel

Adrianus menjelaskan, penemuan malaadministrasi yang ditemukan ORI sebenarnya masalah minor saja.

"Intinya hal yang bersifat penyidikan pengabaian waktu perkara, pengabaian petunjuk dan soal Sumber Daya Manusia (SDM). Yang tentang administrasi saya sebutkan ada kesalahan dalam nomor, jangka waktu penugasan, tahun surat dan ini sebetulnya bisa dimengerti karena mereka (polisi) terlalu banyak membuat surat," paparnya.

Akan tetapi, Adrianus menegaskan polisi sejatinya memiliki manajemen yang baik mengenai penyelesaian perkara Novel.

Baca juga: 600 Hari Kasus Novel, Jokowi Belum Berniat Bentuk TGPF

Contohnya saja dalam pengerahan personil polisi yang bertugas menyelidiki kasus ini.

"Kami minta kepada Polri untuk mengoreksi ulang. Karena apakah 172 personil yang dikerahkan itu pasti bagus kan belum tentu. Jangan-jangan yang banyak orangnya ini, yang kerja hanya 1-2 orang saja," tegas Adrianus.

Maka dari itu, dirinya berharap Polri memperbaiki manajamen guna mengefesienkan jumlah SDM yang ada dan adanya penemuan malaadministrasi ini mampu menjembatani tindakan selanjutnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X