Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardani: PKS dan Gerindra Cepat Selesaikan Urusan di DKI, Biar Menang di Pilpres

Kompas.com - 06/12/2018, 16:56 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap kepengurusan PKS dan Partai Gerindra di tingkat DKI Jakarta tidak berlama-lama dalam menentukan sosok wakil gubernur.

Hal ini agar PKS DKI dan Gerindra DKI Jakarta bisa fokus mengurus Pemilihan Presiden 2019.

"Pokoknya kalau buat saya, Gerindra dan PKS cepat selesai urusan DKI biar menang di Pilpres. Makin lama DKI, makin repot Pilpres," ujar Mardani di kompleks parlemen, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Anies Senang dengan 2 Kandidat Cawagub DKI dari PKS

Mardani yakin rencana Gerindra untuk menggelar fit and proper test adalah untuk keterbukaan publik.

Mardani yakin adanya proses yang panjang ini lantaran dua partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 itu pasti sedang mencari wagub terbaik. Namun dia berharap prosesnya bisa dipercepat.

"Cari orang terbaik yang bisa mendampingi Mas Anies untuk memikul beban Jakarta yang berat. Perlu mencari orang yang terbaik, PKS siap kok," kata dia.

Setelah berbulan-bulan menghadapi kebuntuan soal wakil gubernur DKI Jakarta, Gerindra dan PKI kini kembali mandek dan tak kunjung bekerja memilih calon.

Baca juga: Fit and Proper Test Cawagub DKI, Gerindra Bantah Anggapan PKS

Pada 5 November 2018 lalu, Gerindra DKI dan PKS DKI sebenarnya telah bertemu dan sepakat wagub DKI yang akan diajukan keduanya berasal dari PKS. Mereka juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Sayangnya, setelah pertemuan itu, keduanya kembali mengambil sikap yang berlawan. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah setuju di awal.

Kompas TV Pasca ditinggal Sandiaga Uno proses pemilihan siapa penggantinya untuk kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini masih terus menuai polemik. Yang terakhir mengenai perlu tidaknya uji kelayakan dan kepatutan bagi dua nama kader PKS yang diajukan untuk mengisi kursi DKI 2, kenapa prosesnya menjadi panjang dan berbelit? Untuk membahasnya Sapa Indonesia Pagi menghadirkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, lalu ada wakil ketua DPRD DKI yang juga wakil ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, lalu ada analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com