Kemendagri Diminta Tak Berhenti Ungkap Penjual Blangko E-KTP

Kompas.com - 06/12/2018, 16:51 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri tidak berhenti setelah menemukan penjual blangko E-KTP lewat Tokopedia. Berdasarkan investigasi Harian Kompas, penjualan blangko E-KTP tidak hanya di Tokopedia saja, tetapi juga di Pasar Pramuka yang ada di kawasan Jakarta Pusat.

"Ini bukan hanya sekarang saja tapi sudah lama dan bukan satu pedagangnya, ada 2 atau 3. Jadi menurut saya enggak bisa ini dijawab dengan 'ini sudah ditangkap'," ujar Mardani di kompleks parlemen, Kamis (6/12/2018).

Mardani mengatakan seharusnya Kemendagri melakukan audit mendalam soal ini. Hasil audit harus disampaikan secara transparan kepada publik.

Baca juga: Cara Kemendagri Telusuri Penjual Blangko E-KTP di Situs Jual Beli Online

"Buat audit, paparkan ke publik sampai logika kita bisa mencerna dengan benar," ujar Mardani.

Kemendagri tidak boleh menutup mata soal adanya kemungkinan peredaran penjualan blangko E-KTP yang lebih luas. Kemendagri juga harus meningkatkan aturan atau panduan keamanan dokumen negara setelah dikirim ke pemerintah daerah.

"Jangan pernah mencari siapa yang salah tetapi cari di mana letak kesalahannya. Dari situ baru ketahuan konstruksi kasusnya. Misalnya ternyata si orang ini tenyata puncak gunung es. Pucuknya tertangkap tapi gunung es besarnya tidak tertangkep," ujar Mardani.

"Itu namanya kita engga menyelesaikan masalah," tambah dia.



Terkini Lainnya

Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

Nasional
Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional

Close Ads X