Anggota Komisi II: Apa Benar Hanya 10 Blangko E-KTP yang Terjual?

Kompas.com - 06/12/2018, 15:35 WIB
Petugas Kecamatan Lubuk Baja, Batam, menunjukkan cara kerja mesin pembaca data KTP elektronik, Jumat (10/5/2013). Batam mendapatkan 13 mesin pembaca data yang diletakkan di kantor 12 kecamatan dan Kantor Dinas Kependudukan. Mesin hanya bisa membaca data penduduk yang terdaftar di kecamatan tempat mesin ditempatkan. Padahal, KTP elektronik disebut berlaku secara nasional.
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAPetugas Kecamatan Lubuk Baja, Batam, menunjukkan cara kerja mesin pembaca data KTP elektronik, Jumat (10/5/2013). Batam mendapatkan 13 mesin pembaca data yang diletakkan di kantor 12 kecamatan dan Kantor Dinas Kependudukan. Mesin hanya bisa membaca data penduduk yang terdaftar di kecamatan tempat mesin ditempatkan. Padahal, KTP elektronik disebut berlaku secara nasional.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Tamanuri menyayangkan adanya penjualan blangko E-KTP lewat situs jual beli online dan Pasar Pramuka. Tamanuri khawatir pelaku sudah menjual lebih dari 10 kartu seperti yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau tadi Pak Mendagri mengatakan kalau lebih kurang 10, apa benar 10?" kata dia di kompleks parlemen, Kamis (6/12/2018).

Tamanuri mengatakan angka 10 baru dari situs jual beli online saja. Dia yakin jumlahnya lebih besar dari itu karena blangko juga dijual bebas di Pasar Pramuka. Meski chip dalam blangko tersebut sama-sama tidak bisa diisi, tetap saja membuka peluang beredarnya KTP palsu.

Tamanuri kemudian meminta Kemendagri mengusut kemungkinan beredarnya blangko E-KTP di tempat lain.

Baca juga: KPU: Praktik Jual Beli Blangko E-KTP Berbahaya untuk Pemilu

"Sebab tidak menutup kemungkinan, kan bisa saja terjadi," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan blangko E-KTP yang sudah terjual dari Tokopedia hanya 10. Itu pun dibeli oleh wartawan untuk investigasi.

"Jadi bukan digunakan untuk yang lain-lain," ujar Zudan.

Baca juga: Kemendagri: Tampaknya Penjual Blangko E-KTP Palsu Sudah Takut Semua

Seperti dikutip Harian Kompas, di Pasar Pramuka Pojok, yang berada di pojok tikungan yang mempertemukan Jalan Pramuka dan Jalan Salemba Raya, satu lembar blangko e-KTP dipasarkan seharga Rp 150.000 untuk blangko KTP-el bekas dan Rp 200.000 untuk blangko KTP-el baru.

Salah satu penjual yang ada di plaftorm e-dagang Tokopedia, blangko KTP-el juga ditawarkan oleh toko Lotusbdl.

Toko yang mengidetifikasi dirinya berada di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, menawarkan selembar blangko KTP-el seharga Rp 50.000.

Untuk memperolehnya pembeli harus membeli 10 kartu sekaligus seharga Rp 500.000.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X