Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Kemendagri Telusuri Penjual Blangko E-KTP di Situs Jual Beli Online

Kompas.com - 06/12/2018, 15:29 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya membutuhkan waktu 3 hari untuk menelusuri penjual blangko asli E-KTP lewat situs jual beli online Tokopedia.

Penelusuran ini berawal dari informasi yang dia terima dari Harian Kompas yang sudah melakukan investigasi lebih dulu.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Bawaslu Sediakan Alat Deteksi Keaslian E-KTP

Ditjen Dukcapil kemudian memeriksa blangko E-KTP yang dibeli Kompas dari Tokopedia itu.

"Kami lihat blangkonya, kami buka, lihat identitas chip-nya, ketemu, kami lacak ini di Kabupaten Tulang Bawang," ujar Zudan di kompleks parlemen, Kamis (6/12/2018).

Setelah diperiksa, Zudan mengatakan blangko tersebut dikirim oleh Ditjen Dukcapil kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada 13 Maret. Blangko tersebut dibawa Kepala Dinas Dukcapil setempat yang kini sudah tidak menjabat lagi.

Baca juga: Kemendagri: Tampaknya Penjual Blangko E-KTP Palsu Sudah Takut Semua

Blangko tersebut kemudian dicuri oleh anaknya dan dijual di Tokopedia. Sebanyak 10 blangko yang terjual dibeli oleh Harian Kompas untuk proses investigasi.

Ditjen Dukcapil pun melanjutkan penelusuran identitas penjual lewat akun Tokopedia. Nama penjual tertera dalam akun Tokopedia itu.

Pihaknya pun langsung mencari data identitas sesuai dengan nama tersebut di database kependudukan.

Baca juga: Mendagri Pastikan Blangko E-KTP yang Dijual Bebas Tak Bisa Digunakan

"Ketemu alamatnya, ketemu nomor handphone-nya, kan kan terdata semua sekarang. Mudah sekali kita lacak," ujar Zudan.

Ketika Ditjen Dukcapil memeriksa identitas si penjual di database Kartu Keluarga, diketahui bahwa pelaku adalah anak mantan Kadis Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang.

"Tim kita sudah menemui Bapaknya, sudah menemui anaknya. Anaknya mengaku sudah terjual 10 dan memang hanya 10," kata Zudan.

Kompas TV Sebelumnya Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal menyebut adanya temuan 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com