Survei LSI: Program Prabowo-Sandiaga Belum Banyak Didengar Publik

Kompas.com - 06/12/2018, 15:23 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, selama dua bulan masa kampanye Pilpres 2019, belum banyak masyarakat yang mengetahui program pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Peneliti LSI Rully Akbar memaparkan, dari 1.200 responden yang disurvei pada 10 hingga 19 November 2018, tidak sampai 30 persen yang mengaku pernah mendengar atau mengetahui lima program Prabowo-Sandiaga.

"Program Prabowo-Sandiaga belum masif terdengar. Rata-rata di bawah 30 persen yang mengaku pernah mendengar atau mengetahui," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Prabowo Sebut Kebijakan Impor Pangan Sebabkan Petani Tak Hidup Layak

Berdasarkan hasil survei terdapat lima program Prabowo-Sandiaga yang pernah didengar atau diketahui oleh masyarakat.

Sebanyak 25,6 persen responden mengaku pernah soal program OK OCE dinasionalkan.

Sementara 23,5 persen mengetahui program Gerakan Emas atau Emak-emak dan Anak Minum Susu.

Kemudian, sebanyak 18,7 persen mengakui pernah mendengar program terkait larangan impor.

Baca juga: Prabowo: Komunitas Disabilitas Wajib Kita Perjuangkan agar Hidup Layak

Selain itu, sebanyak 13,5 persen responden pernah mendengar soal program menaikkan gaji PNS dan 10,2 persen terkait pengangkatan guru honorer.

Selain itu, lanjut Rully, kelima program tersebut tidak masuk daftar 10 isu teratas yang ramai diberitakan media maupun dibicarakan di media sosial.

Berdasarkan data strategic room LSI Denny JA, ada 10 isu yang ramai di media sosial dan pemberitaan media. Online, yakni:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X