KPU Perkuat Keamanan IT Pemilu untuk Bantah Hoaks Manipulasi Hasil hingga "Hacker"

Kompas.com - 06/12/2018, 13:28 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan keamanan siber dalam Pemilu 2019. Salah satunya adalah dengan peningkatan Teknologi Informasi (TI) KPU.

"Beberapa minggu terakhir masih ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat soal manipulasi sistem informasi KPU pada Pemilu 2014 yang lalu. Ada yang bilang siapa yang menguasai TI KPU, dia yang akan memenangkan pemilu. Kemudian ada juga isu masalah peretasan. Tiga kondisi ini yang kami akui secara sadar dan serius untuk diluruskan," kata Komisioner KPU Viryan Aziz dalam diskusi publik bertajuk "Tantangan Keamanan Siber dalam Pemilu 2019" di Hotel The Akmani, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Mengenai tiga pertanyaan tersebut, tutur Viryan, hal itu menjadi evaluasi bagi KPU guna meluruskan seluruh informasi yang efektif ditangkap oleh masyarakat.

"Kami dituntut untuk memberikan informasi yang efektif dan kemudian hoaks akan terbantahkan dengan sendirinya," ucapnya.

Baca juga: KPU Temukan 6,2 Juta Data Pemilih Belum Masuk DPT Pemilu 2019

Viryan menyadari, isu-isu tersebut menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat pada era "post truth". Jadi, masyarakat lebih percaya pada subjektifitas dibandingkan dengan objektifitas.

"Di Pemilu negara lain kondisinya juga relatif sama," paparnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, KPU terus membenah diri, terutama dalam sistem keamanan menjelang pemilu serentak 2019. Viryan menjelaskan, ada beberapa hal yang akan KPU lakukan, di antaranya yaitu mempercepat master plan TI KPU yang disebut Akselerasi Penguatan TI KPU (APIK) yang sudah berjalan akhir Juni 2018.

"Selain itu, KPU juga wajib memberikan informasi terbaik dengan mengoptimalkan aplikasi KPU RI. Di situ, masyarakat dengan mudah mengecek data pribadinya. Intinya, KPU membuka diri seoptimal mungkin dengan menjamin perlindungan hak pilih terhadap warga negara dan daftar pemilih tidak dimanipulasi," tuturnya.

Baca juga: KPU Dorong Peserta Pemilu Perbanyak Temui Konstituen Selama Kampanye

Lebih jauh, Viryan mengungkapkan KPU akan mengembangkan bank data melalui aplikasi yang kemudian bisa memetakan jumlah pemilih di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, dari pemilu tahun 2004, salah satu celah yang kosong dalam pemilu adalah evaluasi soal data pemilih.

"Pengembangan yang akan kami lakukan adalah _pilot project_ di setiap TPS yang di mana ketua TPS setempat mendata siapa saja masyarakat di wilayahnya yang menggunakan hak suara dan yang tidak. Namun ini masih pengembangan, belum ada keputusan," imbuhnya kemudian.

"Sehingga, pasca pemilu, dimungkinkan KPU ataupun para pihak terkait melakukan evaluasi bukan hanya teknis penyelenggaraan semata, namun juga terkait dengan perilaku pemilih secara detail," sambungnya.

Selain itu, seperti diungkapkan Viryan, KPU juga bekerja sama dengan lembaga terkait membentuk gugus tugas keamanan TI pemilu dengan pemain-pemain kunci TI di Indonesia.

"Kami sudah bertemu empat kali dengan lembaga terkait karena ini kita bicara tentang kepentingan nasional," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X