Kritik Cak Imin, ICW Bilang Pilkada Tak Langsung Juga Buka Celah Politik Uang - Kompas.com

Kritik Cak Imin, ICW Bilang Pilkada Tak Langsung Juga Buka Celah Politik Uang

Kompas.com - 06/12/2018, 07:59 WIB
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (15/9/2018).Reza Jurnaliston Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (15/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal pemilihan tidak langsung.

Saat menghadiri acara Hari Anti Korupsi Dunia 2018, Muhaimin, yang biasa disapa Cak Imin, berpendapat, sistem pemilihan langsung memiliki andil dalam praktik politik uang di dalam partai politik.

Almas menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari sosok Cak Imin yang pernah menentang pilkada tidak langsung.

"Perlu dicatat, Cak Imin itu tahun 2014 ketika pro kontra pilkada langsung dan tidak langsung, Cak Imin adalah orang yang mengatakan bahwa pilkada oleh DPRD adalah kemunduran. Itu di pemberitaan banyak sekali," ujar Almas kepada Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Cak Imin: Pilkada Langsung Awal Muasal Politik Uang

Almas mengatakan, ketika itu PKB dalam posisi mendukung pilkada langsung. Terkait pandangan Cak Imin saat ini, Almas tidak setuju jika pemilu langsung dinilai membuka celah politik uang yang besar.

Menurut dia, pemilu tidak langsung khususnya pemilihan kepala daerah sama rentannya terhadap praktik politik uang.

"Politik uang tentu masih ada, hanya saja berbeda penerimanya. Sekarang antara peserta pemilu dengan pemilih, nanti bergeser antara peserta pemilu dengan pemilih di DPRD," ujar Almas.

Selain itu, lanjut Almas, peluang kecurangan juga sama. Saat ini, calon kepala daerah tidak mendapat jaminan mendapat suara dari masyarakat yang sudah diberikan uang. Pengawasannya sulit karena melibatkan banyak orang.

Namun, ketika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, maka orang yang akan disuap lebih sedikit dan mudah dikontrol.

"Kalau anggota DPRD yang sudah disuap tidak memilih, menagihnya gampang," ujar Almas.

Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

Di sisi lain, kata dia, tidak boleh dilupakan bahwa banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Bahkan, ada kasus korupsi yang melibatkan hampir seluruh anggota DPRD.

"Bagaimana kemudian publik mempercayakan haknya untuk memilih diserahkan ke DPRD padahal DPRD-nya bermasalah," kata dia.

Oleh karena itu, dia berpendapat, bukan sistem pemilihan langsung yang harus dibenahi, melainkan internal partai politik.

Menurut dia, semua itu kembali kepada integritas partai politik.

"Pilkada mau langsung atau tidak, pileg mau tertutup atau terbuka, sepanjang parpolnya itu tidak di-reform, tidak dibenahi, ya tetap saja akan menimbulkan masalah," kata dia.

Pendapat Cak Imin

Cak Imin sebelumnya mengatakan bahwa praktik politik uang salah satunya disebabkan sistem pemilu langsung di Indonesia.

"Pilkada langsung ini awal muasal politik uang yang paling dominan. Didikan tentang money politik yang paling nyata adalah sejak dilaksanakannya pilkada langsung," ujar Cak Imin, di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

Menurut dia, pemilu langsung membuka celah untuk transaksi politik yang tidak semestinya. Selain itu, pihak yang diuntungkan dari sistem ini bukan partai politik melainkan lembaga survei.

Kader terbaik yang telah disiapkan oleh partai bisa kalah saing ketika berhadapan dengan sistem pemilihan langsung ini. Dia pun berpendapat konsolidasi demokrasi harus diubah dalam sistem "permusyawaratan perwakilan" atau melalui lembaga legislatif.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung pun mesti dibatasi hanya tingkat tertentu saja.

"Misalnya yang langsung di tingkat kota saja dulu," kata dia.


Terkini Lainnya

Bangun 7 Taman Maju Bersama, Pemprov DKI Ingin Perkuat Interaksi Warga

Bangun 7 Taman Maju Bersama, Pemprov DKI Ingin Perkuat Interaksi Warga

Megapolitan
Junta Cabut Larangan Kampanye Politik, Thailand Siap Gelar Pemilu

Junta Cabut Larangan Kampanye Politik, Thailand Siap Gelar Pemilu

Internasional
Tahun Depan, Program Binmas Noken Polri Sasar Wilayah Nduga dan Tolikara

Tahun Depan, Program Binmas Noken Polri Sasar Wilayah Nduga dan Tolikara

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Triliunan Rupiah untuk Revitalisasi TIM

Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Triliunan Rupiah untuk Revitalisasi TIM

Megapolitan
Terbukti Kampanye di Sekolah, Caleg Gerindra Divonis 4 Bulan Penjara

Terbukti Kampanye di Sekolah, Caleg Gerindra Divonis 4 Bulan Penjara

Megapolitan
Fadli Zon: Kami Ingin Yakinkan Rakyat Jawa Tengah Pentingnya Perubahan

Fadli Zon: Kami Ingin Yakinkan Rakyat Jawa Tengah Pentingnya Perubahan

Nasional
Asyiknya Mengamati Burung Kuntul Kecil saat Berbiak

Asyiknya Mengamati Burung Kuntul Kecil saat Berbiak

Regional
Mengenal Hermitage, Salah Satu Museum Terbesar dan Tertua di Dunia

Mengenal Hermitage, Salah Satu Museum Terbesar dan Tertua di Dunia

Internasional
Komnas HAM Tak Persoalkan Jokowi Absen Tiba-tiba di Peringatan HAM Sedunia

Komnas HAM Tak Persoalkan Jokowi Absen Tiba-tiba di Peringatan HAM Sedunia

Nasional
Hujan Disertai Angin Kencang, 2 Rumah di Ponorogo Roboh Tertimpa Pohon Ambruk

Hujan Disertai Angin Kencang, 2 Rumah di Ponorogo Roboh Tertimpa Pohon Ambruk

Regional
Cuaca Buruk, 2 Pesawat Tujuan Batam Tertunda Mendarat di Hang Nadim

Cuaca Buruk, 2 Pesawat Tujuan Batam Tertunda Mendarat di Hang Nadim

Regional
JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

Nasional
KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

Regional
Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Internasional
Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Internasional

Close Ads X