Atasi Persoalan di Papua, Pemerintah Dinilai Terlalu Fokus pada Infrastruktur - Kompas.com

Atasi Persoalan di Papua, Pemerintah Dinilai Terlalu Fokus pada Infrastruktur

Kompas.com - 05/12/2018, 21:22 WIB
Konferensi pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal pembantaian pekerja pembangunan infrastruktur di Kabupatem Nduga, Papua, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Konferensi pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal pembantaian pekerja pembangunan infrastruktur di Kabupatem Nduga, Papua, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin menilai pemerintah terlalu terfokus pada pembangunan infrastruktur dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Hal itu membuat peristiwa seperti pembantaian pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Nduga, Papua, terus terulang.

Amiruddin mengaku bahwa Komnas HAM sebetulnya menunggu upaya lain dari pemerintah.

"Ini masalah di Papua ini memang sudah lama. Karena sudah lama makanya yang kita tunggu itu adalah apa langkah-langkah ini semua, apa yang mau diambil pemerintah?," ujar Amirudin di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2018).

Baca juga: Ira Bano Menanti Kabar Kakaknya yang Bekerja di Proyek Jembatan Nduga

"Ini yang sampai hari ini belum dapat langkah-langkah itu, yang ada kan cuman membangun infrastruktur, langkah yang lainnya apa? Ini yang belum jelas sehingga peristiwa seperti ini kerap terulang," lanjutnya.

Ia pun menyoroti kinerja Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua terkait kasus ini. Amiruddin berpendapat, belum ada hasil konkret dari stafsus tersebut.

Padahal, dia menilai bahwa dengan adanya stafsus, komunikasi dengan berbagai pihak di Papua seharusnya menjadi lebih lancar.

"Misalnya kita bilang komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak di Papua, makanya ada staf khusus soal Papua di presiden, tapi saya tidak tahu staf khusus itu apa yang dibikin," jelasnya.

"Ini kan salah satu contoh bagaimana merespons perkembangan. Tapi hasilnya apa, langkah-langkahnya apa, kita tidak tahu," sambung dia.

Oleh sebab itu, mereka mendesak kasus tersebut untuk diproses melalui jalur hukum secara terbuka.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah meminta pemerintah mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara berpendapat, pencegahan dapat dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah dan warga setempat.

Tak hanya itu, Beka juga menginginkan pelibatan warga lokal dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada di tanah Papua.

Baca juga: Kisah Tim Evakuasi Kuasai Puncak Kabo Nduga Papua, Baku Tembak hingga Lewati Medan Berat

Menurut dia, hal itu penting agar suara masyarakat asli daerah bisa didengar. Sehingga, solusi yang dicapai dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi mereka sebagai warga negara.

"Agar solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja, tapi juga melibatkan masyarakat Papua dalam posisi seimbang, setara. Saya kira itu juga memberikan rasa aman, mereka juga nyaman," kata Beka.

Seperti diketahui, pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Kompas TV Komnas HAM mengecam keras penyerangan olehkelompok bersenjata terhadap pekerja proyekjalan Trans Papua di Nduga, Papua yang menewaskan 19 orang. Komnas HAM meminta aparat penegak hukum bertindak tegas menangkap para pelaku dan pemerintah memastikan perlindungan dan menanggung biaya pemulihan fisik atau non fisik terhadap para korban.

 



Close Ads X