Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Sebut Pemerintah Tak Paham Betul Persoalan Keamanan Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 21:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menilai, pemerintah belum paham betul persoalan keamanan di Papua. Akibatnya pembangunan infrastruktur yang dikedepankan belum bisa meredam konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Muzani menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Artinya bahwa Papua belum aman. Dan sepertinya pemerintah aparat dalam hal ini lengah terhadap persoalan Papua. Dipikir persoalan Papua sudah aman-aman saja, beres-beres saja. Tidak ada upaya menyelesaikan atau belum menyeluruh," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Kompolnas Dorong Polri Dirikan Polres dan Polsek di Nduga Papua

"Dibangunnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di tanah Papua itu bagus saya kira, tapi pemerintah gagal paham atau gagal memahami apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Muzani lagi.

Ia menambahkan semestinya pemerintah memetakan persoalan Papua secara menyeluruh sehingga langkah penyelesaian yang ditempuh mampu menyelesaikan permasalahan.

Politisi Gerindra itu mengatakan bisa jadi pembangunan infrastruktur berupa jalan tak terlalu berpengaruh bagi rakyat Papua.

Muzani menambahkan, masyarakat Papua barangkali lebih membutuhkan infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan.

Ia juga menyarankan, pemerintah membuka opsi dialog dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua. Hal itu, kata Muzani, telah dicontohkan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Dur sudah bisa menjadi contoh bagaimana misalnya kehendak-kehendak itu semua bisa didialogkan," lanjut dia.

Seperti diketahui, pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Baca juga: Bangun 35 Jembatan Trans Papua, Pemerintah Rogoh Kocek Rp 430,8 Miliar

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Kompas TV Komnas HAM mengecam keras penyerangan olehkelompok bersenjata terhadap pekerja proyekjalan Trans Papua di Nduga, Papua yang menewaskan 19 orang. Komnas HAM meminta aparat penegak hukum bertindak tegas menangkap para pelaku dan pemerintah memastikan perlindungan dan menanggung biaya pemulihan fisik atau non fisik terhadap para korban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com