Pimpinan MPR Sebut Pemerintah Tak Paham Betul Persoalan Keamanan Papua - Kompas.com

Pimpinan MPR Sebut Pemerintah Tak Paham Betul Persoalan Keamanan Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 21:00 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menilai, pemerintah belum paham betul persoalan keamanan di Papua. Akibatnya pembangunan infrastruktur yang dikedepankan belum bisa meredam konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Muzani menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Artinya bahwa Papua belum aman. Dan sepertinya pemerintah aparat dalam hal ini lengah terhadap persoalan Papua. Dipikir persoalan Papua sudah aman-aman saja, beres-beres saja. Tidak ada upaya menyelesaikan atau belum menyeluruh," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Kompolnas Dorong Polri Dirikan Polres dan Polsek di Nduga Papua

"Dibangunnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di tanah Papua itu bagus saya kira, tapi pemerintah gagal paham atau gagal memahami apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Muzani lagi.

Ia menambahkan semestinya pemerintah memetakan persoalan Papua secara menyeluruh sehingga langkah penyelesaian yang ditempuh mampu menyelesaikan permasalahan.

Politisi Gerindra itu mengatakan bisa jadi pembangunan infrastruktur berupa jalan tak terlalu berpengaruh bagi rakyat Papua.

Muzani menambahkan, masyarakat Papua barangkali lebih membutuhkan infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan.

Ia juga menyarankan, pemerintah membuka opsi dialog dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua. Hal itu, kata Muzani, telah dicontohkan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Dur sudah bisa menjadi contoh bagaimana misalnya kehendak-kehendak itu semua bisa didialogkan," lanjut dia.

Seperti diketahui, pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Baca juga: Bangun 35 Jembatan Trans Papua, Pemerintah Rogoh Kocek Rp 430,8 Miliar

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.


Terkini Lainnya


Close Ads X