Disiplin Lapor LHKPN, 6 Pemda dan 2 DPRD Dapat Penghargaan dari KPK

Kompas.com - 05/12/2018, 20:14 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2018 sebagai mewakili Pemprov Jawa Tengah yang disiplin lapor LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2018 sebagai mewakili Pemprov Jawa Tengah yang disiplin lapor LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah ( Pemda) dan DPRD yang disiplin dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Penghargaan diberikan dalam rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ke-enam Pemda dan dua DPRD dinilai berhasil memenuhi empat kriteria akumulatif yang ditetapkan panitia.

Ke-empat kriteria tersebut adalah jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor daring.


Baca juga: Pimpinan KPK: OTT Meningkat, tetapi Indeks Persepsi Korupsi Stagnan

Pemda yang meraih penghargaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sementara dua DPRD yakni, DPRD Jawa Tengah, dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Penghargaan diberikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerima penghargaan menyatakan, apa yang diterimanya merupakan bagian dari komitmen integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Tengah dalam hal tranparansi.

"Ini yang diterapkan oleh ASN kami yang berkomitmen antikorupsi dengan melaporkan harta kekayaanya yang tidak hanya dilakukan oleh pejabat eselon dua, tapi sampai eselon empat," kata Ganjar saat ditemui usai menerima penghargaan.

Sebagai pemimpin, lanjut Ganjar, ia mendorong ASN-nya disiplin terkait kewajiban untuk transparan dalam hal harta kekayaan.

Pemprov Jawa Tengah, kata Ganjar, sebelumnya juga meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai badan publik pemerintah provinsi kualifikasi informatif dengan nilai terbaik satu bulan yang lalu.

Baca juga: Cegah Korupsi Korporasi, KPK Luncurkan Buku Panduan Pencegahan

"Sebenarnya itu berkolerasi, jadi keterbukaan informasi publik adalah bagian dari kita yang mau transparan secara individu, terutama dalam hal laporan harta kekayaan," katanya.

Lebih jauh, tutur Ganjar, korelasi antara keterbukaan informasi dan LHKPN nantinya akan berbuntut pada pengelolaan gratifikasi.

Jadi, ASN akan diuji apakah ia menerima gratifikasi atau tidak melalui LHKPN dan catatan lainnya. "Itu yang akan menunjukkan pemerintahan yang bersih," ucapnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X