Kompolnas Dorong Polri Dirikan Polres dan Polsek di Nduga Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 18:34 WIB
Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto saat ditemui di kantor Kompolnas, Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto saat ditemui di kantor Kompolnas, Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com-Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) mendorong, Kepolisian RI untuk membentuk Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di Kabupaten Nduga.

Hal itu dilakukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Nduga pasca-insiden pembantaian yang dilakukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

“Belum ada Polres dan hanya satu Polsek di (Distrik) Kenyam yang baru dinaikkan statusnya dari Polisi Sub Sektor menjadi Polsek dengan 15 anggota Polri,” ujar Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Bekto menuturkan, pelayanan terkait kepolisian masih dilakukan Polres Jaya Wijaya di Wamena yang jaraknya sangat jauh dari Kabupaten Nduga.

Baca juga: Bahas Pembantaian di Nduga Papua, DPR Akan Undang Panglima TNI dan Kapolri

Polri, kata Bekto, perlu mengusulkan ulang pendirian Polres Nduga dan Polsek di tujuh distrik yang belum terlayani.

“Usulan oleh Mabes Polri tentu sudah pernah dilakukan (Polres dan Polsek di Kabupaten Nduga) perlu diulang lagi karena kebutuhan keamanan yang mendesak. Nduga bukan satu-satunya kabupaten yang belum ada Polresnya,” tutur Bekto.

Bekto menjelaskan, untuk memutuskan berdirinya polres tidak cukup diputuskan Kapolri, tetapi harus diusulkan dan disetujui oleh tiga Kementerian. Kementerian tersebut adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemen PAN RB.

Bekto pun meminta, Polda Papua untuk menangkap para pelaku dan diproses secara hukum.

Di sisi lain, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen (Pol.) Martuani Sormin saat dihubungi menjelaskan, ada penolakan dari masyarakat Papua untuk keberadaan TNI dan Polri.

“Mindsetnya jangan dipikir di Jawa, ini di Papua yang masih patuh kepada hukum adat dan lain sebagainya,” kata Martuani.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X