Anggota DPR Ditantang Tak Terima Gaji Bila Tidak Hadiri Rapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpandangan, ketidakhadiran dalam rapat dan perilaku koruptif sama-sama membuktikan rendahnya integritas anggota DPR.

Menurut Lucius, sebagian legislator sudah “putus urat kemaluan” lantaran kurang optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 

DPR tampak tak berupaya maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan dilihat dari kehadiran dalam sejumlah rapat. 

“Jadi kami menantang DPR, beranikah mereka menyatakan tak menerima gaji dan tunjangan jika tidak menghadiri rapat-rapat di DPR pada masa sidang ini sampai akhir masa jabatan mereka? Kalau tidak berani itu artinya mental korupsi itu sudah tertanam dalam jiwa para anggota DPR,” tutur Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Lucius mengatakan, saking sudah biasanya, DPR merasa ketidakhadiran dalam rapat merupakan sesuatu yang lazim.

Menurut Lucius, jika parlemen menunjukkan keseriusan dalam pembahasan undang-undang, akan merangsang pemerintah untuk gerak cepat menyelesaikan sejumlah RUU.

Tetapi, kata Lucius, yang terjadi DPR justru gagal membuktikan semangat menjalankan fungsi legislatifnya.

“Pemerintah ikut lesu karena menjadi sia-sia kehadiran pemerintah jika dari pihak DPR yang hadir di ruangan rapat hanya segelintir orang saja,” kata Lucius.

Menurut Lucius, dua rapat paripurna di awal Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019 membuktikan kecenderungan jebloknya kinerja DPR.

“Jadi sudah pasti bahwa kinerja DPR akan terus jeblok hingga akhir periode. Gejalanya sudah terlihat sejak masa sidang II ini,” kata Lucius.

Lucius pun meminta rakyat seharusnya tak boleh turut memelihara perilaku buruk kemalasan anggota DPR ini.

“Kalau mereka (rakyat) menjumpai anggota DPR saat ini di Dapil, marahlah pada mereka, dan jangan percaya basa-basinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Lucius.

Menurut Lucius, sesungguhnya anggota DPR yang turun ke dapil saat masa persidangan telah dimulai sedang melakukan penyimpangan tanggung jawab terhadap rakyat.

Baca juga: Barisan Kursi Kosong Saat Rapat Paripurna DPR...

“Suruh anggota DPR yang “berkeliaran” di Dapil untuk kembali ke Senayan untuk bekerja. Jika tidak pemilih harus memastikan tidak akan memilih orang tersebut dalam Pemilu 2019 nanti,” tutur Lucius.

Diberitakan sebelumnya, suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018), tampak sepi. Beberapa baris kursi anggota DPR yang terletak di bagian depan terlihat kosong.

Penyelenggaraan Rapat Paripurna pun tidak tepat waktu. Menurut jadwal, Rapat Paripurna sedianya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, tetapi akhirnya mundur menjadi pukul 11.00 WIB.