Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Penyelesaian Masalah Papua Tak Cukup dengan Pendekatan Ekonomi

Kompas.com - 05/12/2018, 15:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktut Imparsial Al Araf menilai penyelesaian masalah di Papua tak hanya cukup dengan membangun perekonomiannya. Ia menambahkan, saat ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Al Araf menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Seolah-olah dengan mengembangkan proses pembangunan, percepatan pembangunan konflik selesai. Padahal realitas konflik di Papua itu, akar konfliknya bukan hanya persoalan ekonomi," kata Al Araf melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018).

Ia menyatakan, ada empat akar konflik di papua berdasarkan riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga.

Al Araf mengatakan, empat akar konflik di Papua adalah kesenjangan ekonomi. Hal ini yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca juga: Helikopter TNI Ditembak Saat Evakuasi Jenazah Serda Handoko di Nduga Papua

Kedua, ialah masalah historis atau pun kontroversi historis Papua masuk ke Indonesia, di mana sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa masuknya Papua ke Indonesia dimanipulasi.

Ketiga adalah persoalan pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh negara sehingga terus menimbulkan tuntutan-tuntutan yang terus berulang. Sementara itu akar konflik keempat menurut Al Araf ialah faktor marjinalisasi.

Selain itu, juga adalah masalah kepercayaan di antara negara dengan masyarakat Papua, yang menyebabkan negara, bukan hanya di era Presiden Jokowi, akhirnya melihat konflik di Papua hanya dalam aspek ekonominya saja.

"Sementara itu, tiga aspek lainnya belum tersentuh. Misalnya bagaimana menyelesaikan persoalan HAM masa lalu, bagaimana mengatasi persoalan marginalisasi, bagaimana persoalan historis tadi diselesaikan. Sehingga realitas konflik terus terjadi," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

Pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Diduga, sebanyak 31 pekerja tewas.

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com