Pengamat Sebut Penyelesaian Masalah Papua Tak Cukup dengan Pendekatan Ekonomi

Kompas.com - 05/12/2018, 15:24 WIB
Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktut Imparsial Al Araf menilai penyelesaian masalah di Papua tak hanya cukup dengan membangun perekonomiannya. Ia menambahkan, saat ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Al Araf menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Seolah-olah dengan mengembangkan proses pembangunan, percepatan pembangunan konflik selesai. Padahal realitas konflik di Papua itu, akar konfliknya bukan hanya persoalan ekonomi," kata Al Araf melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018).

Ia menyatakan, ada empat akar konflik di papua berdasarkan riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga.

Al Araf mengatakan, empat akar konflik di Papua adalah kesenjangan ekonomi. Hal ini yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca juga: Helikopter TNI Ditembak Saat Evakuasi Jenazah Serda Handoko di Nduga Papua

Kedua, ialah masalah historis atau pun kontroversi historis Papua masuk ke Indonesia, di mana sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa masuknya Papua ke Indonesia dimanipulasi.

Ketiga adalah persoalan pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh negara sehingga terus menimbulkan tuntutan-tuntutan yang terus berulang. Sementara itu akar konflik keempat menurut Al Araf ialah faktor marjinalisasi.

Selain itu, juga adalah masalah kepercayaan di antara negara dengan masyarakat Papua, yang menyebabkan negara, bukan hanya di era Presiden Jokowi, akhirnya melihat konflik di Papua hanya dalam aspek ekonominya saja.

"Sementara itu, tiga aspek lainnya belum tersentuh. Misalnya bagaimana menyelesaikan persoalan HAM masa lalu, bagaimana mengatasi persoalan marginalisasi, bagaimana persoalan historis tadi diselesaikan. Sehingga realitas konflik terus terjadi," lanjut dia.

Baca juga: Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

Pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Diduga, sebanyak 31 pekerja tewas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X