Kompas.com - 05/12/2018, 15:13 WIB
Tersangka kasus suap Fahmi Darmawansyah (kiri) dan Andri Rahmad memasuki mobil dengan memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). Selain keduanya, KPK juga menahan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen pasca-operasi tangkap tangan terkait suap pemberian fasilitas dan perizinan di lapas tersebut. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGATersangka kasus suap Fahmi Darmawansyah (kiri) dan Andri Rahmad memasuki mobil dengan memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). Selain keduanya, KPK juga menahan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen pasca-operasi tangkap tangan terkait suap pemberian fasilitas dan perizinan di lapas tersebut.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen didakwa menerima suap dari tiga narapidana kasus korupsi. Salah satunya dari Fahmi Darmawansyah.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahmi memiliki sejumlah fasilitas khusus di dalam lapas.

Salah satunya, Fahmi memiliki kamar khusus untuk berhubungan badan dengan istrinya.

Hal itu dijelaskan jaksa dalam surat dakwaan terhadap Wahid Husen yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/12/2018).

"Fahmi diperbolehkan membangun sendiri saung dan kebun Herbal di dalam areal Lapas, serta membangun ruangan berukuran 2x3 meter persegi yang dilengkapi dengan tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan badan suami-istri," ujar jaksa dalam surat dakwaan.

Baca juga: KPK Temukan Uang Rp 139 Juta di Dalam Sel Fahmi Darmawansyah

Menurut jaksa, kamar itu tidak hanya digunakan Fahmi saat dikunjungi istrinya. Namun, kamar tersebut disewakan kepada warga binaan lain dengan tarif sebesar Rp 650.000.

Selain itu, menurut jaksa, sel yang ditempati Fahmi dilengkapi dengan berbagai fasilitas di luar standar kamar Lapas yang seharusnya.

Misalnya, sel Fahmi dilengkapi televisi berikut jaringan TV kabel, AC, kulkas kecil, tempat tidur spring bed, furniture dan dekorasi interior High Pressure Laminated (HPL).

Fahmi juga diperbolehkan menggunakan ponsel selama di dalam Lapas.

"Terdakwa selaku Kalapas mengetahui berbagai fasilitas yang diperoleh Fahmi, namun terdakwa membiarkan hal tersebut terus berlangsung. Bahkan, Fahmi diberikan kepercayaan untuk berbisnis mengelola kebutuhan para warga binaan di Lapas Sukamiskin," kata jaksa.

Baca juga: Fahmi Darmawansyah Suap Kalapas Sukamiskin agar Dapat Fasilitas dan Mudah Keluar Penjara

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X