Fadli Zon: Memangnya Anggota DPR Pegawai "Nine to Five"?

Kompas.com - 05/12/2018, 12:01 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat, rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR di kantornya tidak bisa menjadi indikator buruknya kinerja DPR.

Dia mengatakan, anggota DPR bukan pegawai yang bekerja dengan jam kerja tertentu seperti pegawai lainnya.

"Memangnya ini pegawai dari nine to five (dari pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB)? Enggak ada, di seluruh dunia juga enggak ada parlemen diabsen," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Coba Anda datang ke parlemen Inggris, memangnya ini kerja kantoran? DPR itu bukan kerja kantoran," tambah dia.

Baca juga: Fadli Zon Minta Rakyat Maklum Kinerja DPR Jeblok

Dia mengatakan, harus ada pemahaman bahwa anggota DPR adalah kerja politik. Indikator kinerja bukan dilihat dari tingkat kehadiran di kantor fraksi atau komisi saja.

Fadli mengatakan, bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing juga merupakan tugas anggota DPR.

Ketika ruang paripurna tidak penuh, kata dia, bukan berarti anggota DPR malas.

"Ada orang yang memang tidak hadir di paripurna itu karena mereka sedang bertugas. Ada yang kunjungan kerja di dapil, ada yang kunker di luar kota atau di luar negeri atau kegiatan lain. Mereka berizin itu karena sedang bertugas," kata dia.

Baca juga: Tsamara Kritik Fadli Zon yang Garang ke Jokowi, Melempem ke Lembaga Sendiri

Kehadiran anggota DPR yang minim bisa terlihat dari suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018), yang tampak sepi.

Beberapa baris kursi anggota DPR yang terletak di bagian depan terlihat kosong.

Penyelenggaraan Rapat Paripurna pun tidak tepat waktu. Menurut jadwal, Rapat Paripurna sedianya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB, tetapi akhirnya mundur menjadi pukul 11.00 WIB.

Saat itu, Fadli menyebut, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Pernyataan Fadli tersebut kemudian dikritik banyak pihak.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X