Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

Kompas.com - 05/12/2018, 11:14 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pembantaian pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi, Nduga, Papua, bukan sekadar aksi kelompok kriminal bersenjata. Dia menyebut aksi itu sebagai gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Itu bukan sekadar dilakukan aksi kelompok kriminal bersenjata, tapi aksi yang boleh saya katakan gerakan OPM. Aksi kriminal tidak seperti itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Moeldoko mengatakan, perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait istilah yang digunakan untuk pelaku pembanataian. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Jika pelaku adalah kelompok kriminal, maka Polri yang akan menangani. Sementara jika ini merupakan separatisme, maka penanganan ada di tangan TNI. 

Baca juga: Aparat Diminta Pastikan Jumlah Korban Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

"Keputusan politik mungkin dibicarakan dengan DPR untuk tentukan istilah. Karena istilah bawa implikasi membawa apa," ucap Moeldoko. 

Mantan Panglima TNI ini pun berharap, para aktivis hak asasi manusia bisa melihat permasalahan ini dengan jernih. Ia berharap upaya yang dilakukan pemerintah bisa mendapat dukungan dari masyarakat luas, termasuk para aktivis HAM.

"Saya mengimbau para penggerak HAM di dalam negeri maupun luar negeri untuk melihat situasi dengan mata terbuka, jangan mata sebelah. Karena 31 warga masyarakat sipil yang tidak berdaya, dengan niat baik untuk bekerja, tapi justru menjadi korban dari perilaku tidak beradab," kata Moeldoko.

Sebelumnya, aparat pemerintah menyebut 31 pekerja diduga tewas. Mereka sedang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Baca juga: Sandiaga Uno Berharap Pelaku Pembantaian di Nduga Papua Segera Ditangkap

Sementara itu, Jimmi Aritonang, salah satu pekerja PT Istaka Karya yang berhasil selamat menyebut korban meninggal dunia yang dibantai oleh KKB di lereng bukit puncak Kabo adalah 19 orang.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com