Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

Kompas.com - 05/12/2018, 11:14 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah), di kantornya, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah), di kantornya, Rabu (5/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pembantaian pekerja proyek jembatan di Distrik Yigi, Nduga, Papua, bukan sekadar aksi kelompok kriminal bersenjata. Dia menyebut aksi itu sebagai gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Itu bukan sekadar dilakukan aksi kelompok kriminal bersenjata, tapi aksi yang boleh saya katakan gerakan OPM. Aksi kriminal tidak seperti itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Moeldoko mengatakan, perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait istilah yang digunakan untuk pelaku pembanataian. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Jika pelaku adalah kelompok kriminal, maka Polri yang akan menangani. Sementara jika ini merupakan separatisme, maka penanganan ada di tangan TNI. 

Baca juga: Aparat Diminta Pastikan Jumlah Korban Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

"Keputusan politik mungkin dibicarakan dengan DPR untuk tentukan istilah. Karena istilah bawa implikasi membawa apa," ucap Moeldoko. 

Mantan Panglima TNI ini pun berharap, para aktivis hak asasi manusia bisa melihat permasalahan ini dengan jernih. Ia berharap upaya yang dilakukan pemerintah bisa mendapat dukungan dari masyarakat luas, termasuk para aktivis HAM.

"Saya mengimbau para penggerak HAM di dalam negeri maupun luar negeri untuk melihat situasi dengan mata terbuka, jangan mata sebelah. Karena 31 warga masyarakat sipil yang tidak berdaya, dengan niat baik untuk bekerja, tapi justru menjadi korban dari perilaku tidak beradab," kata Moeldoko.

Sebelumnya, aparat pemerintah menyebut 31 pekerja diduga tewas. Mereka sedang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Baca juga: Sandiaga Uno Berharap Pelaku Pembantaian di Nduga Papua Segera Ditangkap

Sementara itu, Jimmi Aritonang, salah satu pekerja PT Istaka Karya yang berhasil selamat menyebut korban meninggal dunia yang dibantai oleh KKB di lereng bukit puncak Kabo adalah 19 orang.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X