Setara Institute Desak Pemerintah Selesaikan Konflik di Papua Pasca Pembantaian Pekerja di Nduga

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mendorong pemerintah secara serius menyelesaikan konflik di Papua.

Direktur Riset Setara Institute Halili menjelaskan, solusi tersebut dibutuhkan demi mencegah terulangnya kejadian pembantaian pekerja infrastruktur yang dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kabupaten Nduga, Papua.

"Pemerintah harus serius merespons secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan KKB pasti meningkat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Ia menilai, kejadian tersebut adalah aksi paling mematikan yang dilakukan oleh KKB dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Pura-pura Mati, Jimmi Selamat dari Pembantaian KKB di Nduga Papua

Menurut Halili, hal itu membuktikan pelawanan Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia semakin menguat. Hal itu dikatakannya juga terlihat dari dukungan mahasiswa Papua di beberapa kota.

"Ini memperkuat indikasi bahwa telah terjadi peningkatan kualitatif perlawanan Papua, yang dalam banyak kasus juga terjadi dalam bentuk front perjuangan sipil melalui konsolidasi pembentukan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) serta dukungan dari mahasiswa Papua di berbagai kota di Indonesia," jelas dia.

Untuk itu, Setara Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan di Papua tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi.

Halili menegaskan, pemerintah juga perlu menghormati dan memenuhi hak dasar masyarakat Papua. Salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Dalam konteks itu, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan paska pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak," kata dia.

Baca juga: Pengakuan Korban Selamat Pembantaian Pekerja di Nduga Papua, 19 Orang Dipastikan Dibunuh

"Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka," ungkapnya.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018).

Mereka dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.