Politisi Koruptor, Antara Sistem Pemilu dan Integritas Elite

Kompas.com - 05/12/2018, 10:14 WIB
Aktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Aktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, sebanyak 69 persen orang yang ditangkap atas kasus korupsi memiliki latar belakang partai politik.

Dari mulai kepala daerah, anggota DPR, sampai menteri yang menjadi anggota partai tertentu.

Terkait fakta tersebut, para politisi berdalih, salah satu penyebab maraknya korupsi oleh oknum partai adalah karena sistem yang tak sempurna.

Hal itu terungkap dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/12/2018) kemarin.

Baca juga: KPK: 69 Persen Orang yang Ditangkap KPK Berlatar Belakang Parpol

Saat itu, KPK mengundang partai politik peserta pemilu untuk membahas masalah korupsi dan meminta komitmen untuk pencegahan korupsi.

Sistem dinilai tak sempurna

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan, penting bagi negara untuk membiayai parpol.

Bambang kemudian menceritakan praktik transaksional yang bisa terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Bakal calon kepala daerah membutuhkan rekomendasi partai agar bisa maju Pilkada.

Dalam beberapa kasus, surat rekomendasi ini ada harganya.

Baca juga: Kepala Bappenas: 80 Persen Kasus Korupsi Libatkan Swasta

"Bupati, wali kota paling murah Rp 5 miliar. Gubernur bisa ratusan miliar (rupiah)," kata politisi Golkar itu.

Setelah menang, kepala daerah jadi terlilit utang. Korupsi menjadi jalan pintas bagi mereka untuk lepas dari utang itu.

"Kita harap parpol jangan jadi ladang bisnis baru dan ketua partai tidak dikuasai pemilik modal. Harus kita hentikan kalau tidak negara kita arahnya berubah," kata dia.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, sistem parpol harus disempurnakan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X