Aparat Diminta Pastikan Jumlah Korban Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 09:21 WIB
Arwani Thomafi KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOArwani Thomafi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi meminta aparat keamanan segera memastikan jumlah korban pembantaian pekerja proyek PT Istaka Karya yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Pasalnya, hingga kini jumlah korban pembantaian masih simpang siur. Polri belum memberikan informasi resmi terkait hal itu.

"Pihak aparat harus segera mengendalikan keadaan serta memastikan soal jumlah korban mengingat kesimpangsiuran informasi," ujar Arwani melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Pengakuan Korban Selamat Pembantaian Pekerja di Nduga Papua, 19 Orang Dipastikan Dibunuh

Selain itu, lanjut Arwani, polri harus mengungkap motif di balik peristiwa pembantaian tersebut.

Jika motifnya bukan lagi kriminal biasa, Arwani menilai perlu pelibatan secara maksimal aparat TNI.

"Meski tidak mengesampingkan peran Polri dalam pemulihan keamanan di Papua," kata Arwani.

Baca juga: Pembantaian 31 Pekerja di Nduga Papua Dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendorong Polri dan TNI untuk meningkatkan pengamanan, khususnya di daerah zona merah dan proyek strategis yang potensi kerawanannya tinggi.

Ia berharap peristiwa pembantaian para pekerja di Papua tidak kembai terjadi.

"Kejadian yang menimpa pekerja Istaka Karya harus menjadi sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan," tuturnya.

Sebelumnya, aparat pemerintah menyebut 31 pekerja diduga tewas. Mereka sedang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Sementara itu, Jimmi Aritonang, salah satu pekerja PT Istaka Karya yang berhasil selamat menyebut korban meninggal dunia yang dibantai oleh KKB di lereng bukit puncak Kabo adalah 19 orang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X