Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pulihkan Keamanan di Papua Pasca-Pembantaian Pekerja

Kompas.com - 05/12/2018, 09:11 WIB
Devina Halim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mengutuk pembantaian pekerja infrastruktur di Kabupaten Nduga, Papua, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, kejadian tersebut dapat memunculkan ketakutan bagi masyarakat dan pekerja.

Akibatnya, program pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot oleh pemerintah akan terhambat.

Baca juga: Pengakuan Korban Selamat Pembantaian Pekerja di Nduga Papua, 19 Orang Dipastikan Dibunuh

"Tindakan tersebut tidak saja tidak manusiawi, namun juga memberikan efek domino rasa takut di kalangan pekerja dan warga," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

"Sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla," sambung dia.

Oleh sebab itu, Setara Institute mendorong aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas demi terciptanya kembali keamanan serta ketertiban sosial di wilayah tersebut.

Baca juga: 6 Fakta Pembantaian 31 Pekerja oleh KKB di Nduga Papua, Ratusan Aparat Dikerahkan hingga Sulitnya Medan

"Tindakan kriminal yang dilakukan secara keji harus mendapatkan penanganan serius dari aparat keamanan, untuk mengembalikan tertib sosial dan memulihkan keamanan, khususnya di Distrik Yigi dan di area-area pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta di Papua pada umumnya," ujarnya.

Halili menambahkan, pihaknya mengingatkan aparat keamanan untuk tetap mengambil tindakan yang terukur agar tidak memperburuk keadaan.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang disebut tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan Minggu (2/12/2018).

Mereka dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com