KPU Dorong Peserta Pemilu Perbanyak Temui Konstituen Selama Kampanye

Kompas.com - 04/12/2018, 21:38 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2019).Reza Jurnaliston Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menganjurkan peserta pemilu untuk tidak hanya memasang alat peraga kampanye (APK) selama masa kampanye Pemilu 2019.

Peserta pemilu didorong untuk memperbanyak pertemuan dengan konstituen atau pemilih.

Menurut Arief, KPU ingin peserta pemilu untuk lebih sering terjun langsung ke lapangan, salah satunya dengan melakukan pembatasan jumlah APK yang difasilitasi KPU.

"Selama ini kan peserta pemilu memasang baliho, padahal dia tidak pernah pergi ke sana (lapangan)," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Arief mengatakan, penting bagi peserta pemilu untuk memperbanyak metode kampanye tatap muka, supaya pemilih dapat mengenal calon wakil maupun pemimpin mereka.

Ia juga menilai, metode kampanye tatap muka dapat mendekatkan calon dengan konstituennya. Selain itu, metode ini juga bisa memberi pelajaran politik kepada masyarakat.

Baca juga: KPU Disarankan Masukan Isu Budaya dalam Debat Capres

"KPU ingin metode itu (tatap muka) yang dilakukan. Bertemu konstituen, jadi tidak ada lagi konstituen milih calon tetapi dia tidak mengerti calon dia pilih," ujar Arief.

Tahapan kampanye Pemilu 2019 telah berjalan selama lebih dari dua bulan. Kampanye, pertama kali dimulai pada 23 September lalu dan akan berlangsung hingga 13 April 2019.

Pemungutan suara serentak akan digelar 17 April 2019. Setelahnya, akan dilakukan penghitungan suara secara serentak pula.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X