Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tsamara Kritik Fadli Zon yang Garang ke Jokowi, Melempem ke Lembaga Sendiri

Kompas.com - 04/12/2018, 21:08 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengkritik pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta publik memaklumi kinerja DPR yang jeblok.

Tsamara mengatakan seharusnya pimpinan DPR menjadi pihak terdepan yang tidak menolerir buruknya kinerja itu.

"Ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Pak Fadli sebagai pemimpin oposisi, garang sekali kepada Pak Jokowi dan pemerintah, setiap persoalan dikritik keras. Tetapi justru melempem kepada lembaganya sendiri," ujar Tsamara melalui keterangan tertulis, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Fadli Zon Minta Rakyat Maklum Kinerja DPR Jeblok

Tsamara mengatakan, seharusnya Fadli tidak menjadikan kampanye Pemilihan Legislatif sebagai alasan.

Sebab, sedianya anggota DPR incumbent akan mendapatkan dukungan dari publik jika menunjukan kinerja yang baik.

Tsamara Amany penulis Buku Curhat Perempuan karya Tsamara Amany dalam bedah buku tersebut di Jakarta, Senin (17/4/2017).DOC. Tsamara Amany Tsamara Amany penulis Buku Curhat Perempuan karya Tsamara Amany dalam bedah buku tersebut di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Kini, DPR telah mendapat label sebagai lembaga yang tidak dipercayai publik. Tsamara mengatakan jebloknya kinerja DPR menjadi cerminan label tersebut.

"Kinerja DPR yang jeblok bukan hal baru. DPR selalu gagal memenuhi target prolegnas," kata Tsamara.

Baca juga: Timses Jokowi: Memang Pak Fadli Zon Ngerti Semua soal Hukum?

Menurut dia, sebaiknya Fadli fokus membenahi kinerja DPR. Fadli tidak seharusnya meminta masyarakat untuk memaklumi hal tersebut.

"Dengan kinerja DPR yang buruk seperti ini, Pak Fadli harus berani berkata jangan memilih mereka yang tak bekerja dengan baik di DPR," kata dia.

Sebelumnya, Fadli mengatakan, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Pernyataan Jokowi soal Grasi Baiq Nuril

Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

"Saya kira pasti akan terjadi penurunan intensitas (kehadiran) karena ada banyaknya kegiatan di dapil kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Ini terjadi di semua partai politik," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Tanggapi Fadli Zon soal Dana Kelurahan, Istana Sebut Bagi Anggaran Buat Rakyat, Masak Enggak Boleh?

Hal itu ia ungkapkan saat dimintai tanggapannya mengenai penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyebut kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019 cenderung turun.

Meski demikian, Fadli mengklaim penurunan tingkat kehadiran anggota tidak mengganggu kinerja DPR.

Ia mengatakan, fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran tetap berjalan.

Kompas TV Pemasangan poster “Jokowi Raja” masih jadi perbincangan. Lewat akun twitter-nya Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengkritik dan menyindir Jokowi. Sindiran pun ditanggapi Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan cuitan Fadli Zon tidak perlu ditanggapi dan tidak mencerminkan nuansa Indonesia. Hasto juga bilang biar artis Nikita Mirzani saja yang tanggapi. Di akun twitternya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menulis soal poster “Raja Jokowi”. Ia mempertanyakan soal adanya keinginan Indonesia menjadi kerajaan yng bertentangan dengan konstitusi. Di akhir kalimatnya Fadli menulis “inilah bahayanya petruk jadi raja”.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com