Ditanya Cak Imin soal Ideologi, Sekjen Partai Berkarya Jawab Lantang "Ideologi Kami Pak Harto"

Kompas.com - 04/12/2018, 18:44 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa partainya menjadikan Presiden ke-2 Soeharto sebagai ideologi partai. Ini merupakan jawaban Priyo ketika dipancing oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Ceritanya, Muhaimin atau Cak Imin menjelaskan pandangannya soal ideologi partai yang berkaitan dengan integritas anti korupsi. Menurut dia, ini tidak kalah penting dari Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

Saat itu, dia bertanya tentang ideologi Partai Berkarya.

"Tanpa ideologi semua SIPP sia-sia. Kalau PKB ideologinya NU, kalau PDI-P ideologinya Soekarno. Saya enggak tahu nih Berkarya ideologinya Pak Harto atau apa," kata Cak Imin dalam diskusi Hari Anti Korupsi Dunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Sekjen Berkarya: Pak Harto Hidupnya Sederhana, Kok Tega Disebut Guru Korupsi

Cak Imin mengatakan ideologi partai menjadi cara paling murah untuk mencegah korupsi di internal partai. Sebab, para kader akan mengacu pada ideologi tersebut sebagai landasan bersikap sebagai kader partai.

Saat mendapatkan kesempatan berbicara, Priyo pun menjawab pertanyaan Cak Imin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena ditanya, Cak Imin bertanya ideologi Partai Berkarya apa. Kami tanpa tedeng aling aling ideologi kami adalah Pak Harto yang kami simbolkan," kata Priyo.

Priyo meyakini banyak yang merindukan pemerintahan Soeharto. Terkait SIPP, Priyo memastikan Partai Berkarya memberikan dukungan terhadap sistem itu.

"Partai Berkarya menyampaikan dengan sepenuh-penuhnya, kami berkomitmen untuk menegakam sistem integritas partai politik seperti yang dianjutkan oleh KPK," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.