Transaksi Non-tunai Dianggap Kunci Pencegahan Suap di Sektor Swasta

Kompas.com - 04/12/2018, 17:57 WIB
Chair of Executive Board, Transparency International Indonesia, Felia Salim, dalam diskusi Hari Anti Korupsi Dunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Chair of Executive Board, Transparency International Indonesia, Felia Salim, dalam diskusi Hari Anti Korupsi Dunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transaksi non-tunai dinilai bisa menjadi kunci pencegahan praktik suap di semua sektor, termasuk sektor swasta.

Chair of Executive Board Transparency International Indonesia Felia Salim mengatakan, segala jenis peredaran uang tidak boleh keluar dari sistem perbankan.

"Jangan sekali-sekali memperbolehkan transaksi di luar sistem perbankan," ujar Felia dalam diskusi Hari Anti Korupsi Dunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

Pada umumnya, praktik suap di Indonesia masih menggunakan cara-cara tradisional. Misalnya dengan memberikan uang tunai dalam jumlah besar. Pelaku suap seringkali melibatkan sektor swasta.

Felia mengatakan, hal itu bisa dihindari jika ada komitmen untuk tidak menggunakan uang tunai dalam setiap transaksi.

"Jadi itu dulu, budaya itu dulu harus didorong. Perusahaan BUMN, swasta, LSM, semuanya, jangan lagi ada amplop. Semua melalui perbankan," kata dia.

Hal lain yang juga penting untuk pencegahan suap di sektor swasta adalah peraturan yang pasti dan transparan.

Felia mengatakan, pengusaha tidak perlu melakukan suap jika ada kepastian dan transparansi atas sebuah aturan.

Baca juga: Kepala Bappenas: 80 Persen Kasus Korupsi Libatkan Swasta

Menurut dia, perusahaan swasta sebenarnya tidak melakukan penyuapan. Sebab itu menjadi biaya sendiri bagi mereka. Oleh karena itu, sistem yang transparan harus dikedepankan dalam pencegahan penyuapan ini

Sistem e-catalog menjadi salah satu langkah maju untuk mengupayakan transparansi itu. Dengan menggunakan sistem tersebut, seharusnya tidak ada lagi pemenang tender abal-abal hasil suap.

"Di e-catalog kan ada referensi harga untuk barang ini. Itu sudah transparan. Kalau ada yang coba-coba memenangkan tender denfan harga tak masuk akal kan ada refenrensinya," kata dia.

Kompas TV Bupati non-aktif Bener Meriah, Ahmadi divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh majelis hakim tipikor dalam sidang putusan kasus suap dana otonomi khusus 2018. Menurut majelis hakim, Ahmadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk meloloskan sejumlah usulan proyek di Kabupaten Bener Meriah di tahun 2018.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X