Parpol Peserta Pemilu 2019 Sepakati Sistem Integritas Partai Politik

Kompas.com - 04/12/2018, 16:57 WIB
Partai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPartai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Penandatanganan itu diikuti oleh para pimpinan parpol didampingi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap partai peserta Pemilu 2019 terus berkomitmen meningkatkan sistem integritas di internalnya.

"KPK mengajak seluruh parpol di Indonesia dan hari ini kita lihat komitmennya untuk hadir dan bersedia tanda tangan dan bersedia berjanji menegakkan terus menerus sistem integritas partai politik," kata Agus.

Baca juga: Mendagri Anggap Sistem Integritas Parpol Bisa Lawan Racun Demokrasi

Agus juga berharap melalui kesepakatan ini, parpol bisa berkontribusi lebih baik memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depannya.

"Mudah-mudahan teman-teman di parpol kemudian melaksanakan dengan tepat, kita berharap banyak pada mereka (parpol)," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perwakilan partai yang hadir adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKPI, PSI, PPP, Nasdem, Garuda, Demokrat, Berkarya dan Perindo. Sementara PKS dan PBB tak terlihat menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua parpol yang tidak datang dalam penandatanganan ini tak berarti keduanya tidak mendukung SIPP tersebut.

Sebab, kedua parpol tersebut dan 14 lainnya telah mendukung komitmen ini pada pertemuan dengan KPK sebelumnya. Menurut Febri, KPK akan terus mendampingi parpol dalam implementasi SIPP tersebut ke depannya.

Baca juga: KPK: 69 Persen Orang yang Ditangkap KPK Berlatar Belakang Parpol

"Sebelum kegiatan hari ini kita sudah datang ke seluruh pimpinan parpol, pada prinsipnya mendapat sambutan psoitif. Artinya, ada keinginan bersama membuat bebrapa pondasi ke depan," kata Febri.

"Jadi termasuk parpol yang belum datang, tentu tetap akan diajak dan dilibatkan dalam upaya menyusun perbaikan ke depan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya mendukung SIPP ini. Menurutnya, Gerindra berusaha menguatkan sistem integritas partai politik melalui beragam cara, seperti perekrutan yang terbuka, pendidikan serta pelatihan para kader hingga pengambilan sumpah para kader.

"Kami mengucapkan sumpah kader Gerindra. Dalam sumpah itu yang paling penting kita menjaga kepercayaan ralyat, menjaga kepercayaan partai, keuangan negara, keuangan partai dan tidak memakan uang negara. Itu yang selalu kami ucapkan dari pendidikan kader Gerindra," kata Muzani.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.