Kompas.com - 04/12/2018, 16:34 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Program Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Willy Aditya berharap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) bisa disambut positif oleh tenaga honorer.

Sebab, PP yang baru diteken Presiden Jokowi ini akan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer, untuk menjadi ASN.

“PP 49 tahun 2018 ini merupakan terobosan penting yang dilakukan Jokowi untuk bisa meredam polemik terkait dengan pengangkatan dan rekrutmen tenaga honorer," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2018).

Baca juga: Anggota Komisi II Minta Pengangkatan Tenaga Honorer Utamakan Pengabdian Kerja

"Semoga dengan PP semua pihak bisa melihat kesungguhan dan keberpihakan pemerintah,” Kata Willy Aditya.

Selain untuk menyelesaikan tenaga honorer, lanjut Willy, PP P3K ini juga dimaksudkan menjadi payung hukum untuk merekrut para professional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibandingkan CPNS.

Ketua DPP Nasdem ini berharap PP ini bisa membuat polemik tenaga honorer yang kerap dijadikan bahan politisasi segera berakhir.

“Kita ketahui bersama bahwa penerimaan CPNS dan tenaga honorer selalu menjadi polemik berkepanjangan dari tahun ke tahun. Tidak jarang juga dijadikan bahan politik bagi kelompok oposisi pemerintah. Maka dengan PP ini, kita berharap honorer birokrasi dan professional yang masuk birokrasi bisa fokus mengabdi untuk negara," ujar Willy.

Sebelumnya, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menilai PP P3K merupakan sebuah aturan yang tidak adil.

"Menurut kami itu bukan solusi yang berkeadilan," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/11/2018).

Titi mengatakan, aturan itu tidak adil karena beberapa profesi tenaga honorer tidak diakomodir. Ia mengaku sudah mengupas tuntas profesi apa saja yang bisa diangkat sebagai P3K.

Baca juga: Kata Fahri Hamzah, Aturan Pengangkatan Honorer Diteken Jokowi karena Mau Pemilu

"Ada beberapa pekerjaan yang tidak diakomodir dalam PPPK yang sudah dilakukan oleh honorer K2. Contoh pramu kantor itu tidak ada di P3K. Staf TU juga tidak ada," ucap Titi.

Selain itu, Titi juga menyoroti skema rekrutmen P3K yang tidak memperhitungkan lamanya tenaga honorer sudah mengabdi untuk negara. Rekrutmen hanya dilakukan secara umum berdasarkan hasil tes semata.

Titi juga mempertanyakan nasib honorer K2 yang sudah mengikuti rekrutmen P3K namun tidak juga lulus tes.

Kompas TV Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, yang menyebut akan menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sekjen PKS, Mustafa Kamal mengatakan kebutuhan guru di Indonesia merupakan hal yang nyata, ditambah status guru honorer di Indonesia, yang dianggapnya masih dalam kondisi yang memperihatinkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.