Timses Jokowi: PP P3K Terobosan Redam Polemik Honorer

Kompas.com - 04/12/2018, 16:34 WIB
Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) mengelar aksi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Aceh, Kamis (22/11/2018). Dalam aksi tersebut mereka mendesak Pemerintah agar tenaga honorer kategori 2 segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dan tidak membatasi umur. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww. ANTARA/SYIFA YULINNASSejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) mengelar aksi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Aceh, Kamis (22/11/2018). Dalam aksi tersebut mereka mendesak Pemerintah agar tenaga honorer kategori 2 segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dan tidak membatasi umur. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Program Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Willy Aditya berharap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) bisa disambut positif oleh tenaga honorer.

Sebab, PP yang baru diteken Presiden Jokowi ini akan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer, untuk menjadi ASN.

“PP 49 tahun 2018 ini merupakan terobosan penting yang dilakukan Jokowi untuk bisa meredam polemik terkait dengan pengangkatan dan rekrutmen tenaga honorer," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2018).

Baca juga: Anggota Komisi II Minta Pengangkatan Tenaga Honorer Utamakan Pengabdian Kerja

"Semoga dengan PP semua pihak bisa melihat kesungguhan dan keberpihakan pemerintah,” Kata Willy Aditya.

Selain untuk menyelesaikan tenaga honorer, lanjut Willy, PP P3K ini juga dimaksudkan menjadi payung hukum untuk merekrut para professional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibandingkan CPNS.

Ketua DPP Nasdem ini berharap PP ini bisa membuat polemik tenaga honorer yang kerap dijadikan bahan politisasi segera berakhir.

“Kita ketahui bersama bahwa penerimaan CPNS dan tenaga honorer selalu menjadi polemik berkepanjangan dari tahun ke tahun. Tidak jarang juga dijadikan bahan politik bagi kelompok oposisi pemerintah. Maka dengan PP ini, kita berharap honorer birokrasi dan professional yang masuk birokrasi bisa fokus mengabdi untuk negara," ujar Willy.

Sebelumnya, Ketua Forum  Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menilai PP P3K merupakan sebuah aturan yang tidak adil.

"Menurut kami itu bukan solusi yang berkeadilan," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/11/2018).

Titi mengatakan, aturan itu tidak adil karena beberapa profesi tenaga honorer tidak diakomodir. Ia mengaku sudah mengupas tuntas profesi apa saja yang bisa diangkat sebagai P3K.

Baca juga: Kata Fahri Hamzah, Aturan Pengangkatan Honorer Diteken Jokowi karena Mau Pemilu

"Ada beberapa pekerjaan yang tidak diakomodir dalam PPPK yang sudah dilakukan oleh honorer K2. Contoh pramu kantor itu tidak ada di P3K. Staf TU juga tidak ada," ucap Titi.

Selain itu, Titi juga menyoroti skema rekrutmen P3K yang tidak memperhitungkan lamanya tenaga honorer sudah mengabdi untuk negara. Rekrutmen hanya dilakukan secara umum berdasarkan hasil tes semata.

Titi juga mempertanyakan nasib honorer K2 yang sudah mengikuti rekrutmen P3K namun tidak juga lulus tes.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X