Jokowi: Yang Menyuap Itu Pasti Karena Pelayanan Ruwet, Bertele-tele - Kompas.com

Jokowi: Yang Menyuap Itu Pasti Karena Pelayanan Ruwet, Bertele-tele

Kompas.com - 04/12/2018, 15:59 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika membuka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Peringatan Hakordia 2018 yang diselenggarakan oleh KPK mengagendakan sejumlah kegiatan seperti konferensi pemberantasan korupsi, penandatanganan komitmen partai politik peserta pemilu 2019, lelang barang rampasan dan pameran anti korupsi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye.ANTARA/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika membuka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Peringatan Hakordia 2018 yang diselenggarakan oleh KPK mengagendakan sejumlah kegiatan seperti konferensi pemberantasan korupsi, penandatanganan komitmen partai politik peserta pemilu 2019, lelang barang rampasan dan pameran anti korupsi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua instansi di pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem pelayanan agar lebih cepat dan transparan.

Menurut Jokowi, hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah praktik suap.

"Yang menyuap itu pasti (karena) pelayanannya ruwet, ribet bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha pengin cepet. Satu-satunya jalan ya suap," kata Jokowi dalam peringatan hari antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

"Ini yang harus kita benahi, sistem pelayanan yang cepat dan transparan. Jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan, maka tidak ada relevansi untuk menyuap," tambah Kepala Negara.


Oleh karena itu, Jokowi berharap setiap instansi mampu membangun ekosistem agar memangkas proses dan regulasi yang panjang. Dia pun menegaskan, regulasi semestinya sudah difokuskan untuk berorientasi hasil, bukan prosedur.

"Payung ekosistem itu menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan menjadi agenda yang kita kerjakan bersama dengan KPK," katanya.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Selain penyederhanaan proses birokrasi dan perizinan, Jokowi juga meminta proses pengalokasian anggaran dilakukan secara lebih transparan.

"Jika prosesnya bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada dirinya," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.


PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi

Close Ads X