Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Uji 14 Calon Anggota LPSK Periode 2018-2023

Kompas.com - 04/12/2018, 13:55 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023, Selasa (4/12/2018).

Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir mengatakan total sebanyak 14 calon anggota yang akan diuji oleh Komisi III DPR. Nantinya mereka akan memilih tujuh di antaranya.

"Ini kan LPSK yang lama sudah habis masa jabatan dan harus ada penggantinya dari pemerintah sudah dikirim dua kali lipat yang harus dipilih. Di sini diadakan fit and proper test dari yang kalau tidak salah 14, nanti tinggal 7," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Harapan kepada LPSK di Usianya yang ke-10 Tahun...

 

Ia menuturkan proses tes tersebut dapat memakan waktu satu jam untuk satu kandidat. Oleh sebab itu, mengingat banyaknya kandidat yang ada, proses pengujian dapat terjadi selama dua hari.

Setelah itu, Kahar menuturkan, mereka akan mengurutkan perolehan nilai kandidat tersebut untuk menentukan kandidat yang lolos sebagai anggota LPSK.

Menurutnya, pengumuman akan diberikan keesokkan hari setelah proses pengujian selesai.

"Setelah di fit and proper test, kita rapat, dilihat skornya, diranking, ambil tujuh, selesai," kata dia.

Baca juga: ELSAM: Anggaran LPSK Timpang antara Operasional dan Layanan Saksi dan Korban

Berikut nama-nama calon anggota LPSK:

1. Brigjen Pol Achmadi (anggota Polri)

2. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo (dosen)

3. Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo (purnawirawan Polri)

4. Kolonel Agustinus Purnomo Hadi (anggota TNI AD)

5. Askari Razak (petahana LPSK)

6. Edwin Partogi Pasaribu (petahana LPSK)

7. Elfina Lebrine Sahetapy (dosen)

8. Hasto Atmojo Suroyo (petahana LPSK)

9. Livia Istania DF Iskandar (psikolog)

10. Maneger Nasution (dosen)

11. Mufti Makarimal Ahlaq (aktivis)

12. Ratna Batara Munti (aktivis)

13. Sudaryatmo (aktivis)

14. Susilaningtias (pegawai LPSK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com